Subsidi Pupuk akan Diganti ke BLP, Petani Jatim: Kami Sepakat Menolak

Surabaya, VIVA Jatim – Petani di Jawa Timur merespon negatif terkait wacana penggantian pupuk subsidi ke Bantuan Langsung Petani (BLP) yang digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu yang lalu.

Petani Jatim yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim, Pemuda Tani Indonesia serta pelaku usaha tani lainnya didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim sepakat menolak wacana tersebut.

Penolakan tersebut ditegaskan oleh Ketua KTNA Jatim Sumrambah saat Diskusi Panel dengan tema "Ketahanan pangan dan subsidi pupuk untuk petani" yang digelar di Graha Kadin Jatim, Selasa 20 Agustus 2024.

"Ini menjadi hal yang harus disikapi karena data pertanian Indonesia agak amburadul. Mana petani, petani penggarap, mana yang sewa lahan, mana pemilik lahan, ini semua amburadul. Sehingga kalau subsidi dialihkan, maka yang akan terjadi adalah banyak ketidaktepatan penerima subsidi. Dan yang dikhawatirkan justru uang yang harusnya untuk membeli pupuk digunakan membeli yang lain. Mengubah pola produksi menjadi pola konsumtif. Sehingga dari diskusi ini, kami ambil opsi yang akan disampaikan kepada pemerintah bahwa BLP tidak usah diteruskan," tegas Sumrambah.

Dalam forum tersebut diungkapkan bahwa ada banyak pertimbangan yang dirasa sulit untuk merealisasikan BLP tepat sasaran. Selain karena data petani yang ada tidak mendukung, penyaluran BLP juga diyakini akan mengakibatkan ketidakharmonisan dan menimbulkan keresahan di lingkungan petani.

“Rekeningnya nanti atas nama siapa? Apakah pemilik lahan, atau penggarap atau penyewa lahan? Kalau yang dapat nanti pemilik lahan, apakah penggarap akan rela, karena uang bantuan tunai itu sebenarnya untuk membeli pupuk,” ungkapnya.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa forum sepakat agar subsidi pupuk tetap dilanjutkan. Agar problem ketidakmerataan penerima subsidi pupuk teratasi, forum petani tersebut memberikan solusi alternatif dengan mengurangi nilai subsidi per kilogramnya dan menaikkan harga pupuk subsidi sehingga jumlah alokasi pupuk semakin besar, bisa mencukupi kebutuhan petani.

Halaman Selanjutnya

“Ketika berbicara tentang subsidi pupuk yang carut marut seperti ini maka yang pertama adalah naikkan saja sekalian harga satuan kilogram pupuknya sehingga kita akan mendapatkan jumlah ketersediaan pupuk di lapangan yang cukup banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani, meskipun harga relatif agak mahal,” kata Sumrambah.