Pemprov Jatim Sudah Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Beasiswa Ribuan Santri

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di acara HUT Jatim ke-79.
Sumber :
  • Humas Pemprov Jatim

Surabaya, VIVA Jatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menggelontorkan anggaran Rp1 triliun untuk beasiswa ribuan santri dan guru madrasah diniyah (madin) selama lima tahun terakhir. Itu meneguhkan komitmen pemprov untuk meningkatkan kualitas SDM guna mendukung Jatim sebagai gerbang Nusantara baru.

Charity Game, Pj Gubernur Adhy Apresiasi Prestasi Rudy William Keltjes

Memasuki usia ke-79, Jatim terus melakukan peningkatan SDM dengan membuat program prioritas dan unggulan, termasuk di lingkungan pesantren. Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan, penguatan pendidikan diniyah di pesantren menjadi salah satu program prioritas karena ada lebih dari 6.600 pesantren di Jatim.

"Yakni dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Program Bosda Madin ini adalah yang dilaksanakan dalam Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS),” kata Adhy, Senin, 14 Oktober 2024.

Raperda APBD 2025 Disetujui Jadi Perda, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas

Program tersebut sengaja digulirkan, karena Madrasah Diniyah telah ikut memberikan kontribusi besar dalam rangka meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa.

"Terlebih kami di Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat konsen mendorong peningkatan IPM. Sehingga BPPDGS dan Bosda Madin adalah garda terdepan dalam mendulang peningkatan SDM di lingkungan pesantren,” ujar Adhy.

Jelang Pilkada, Adhy Karyono Minta Tokoh Lintas Agama Ajak Umat Jaga Persatuan Bangsa

Ia mengungkapkan, dengan digelontornya program BPPDGS (Bosda Madin), maka anggaran tersebut bisa digunakan untuk peningkatan kualitas operasional sekolah. Harapannya bisa meningkatkan kualitas belajar mengajar sehingga lulusan pendidikan atau sekolah diniyah di pesantren memiliki daya saing yang menonjol.

Rinciannya, BPPDGS atau Bosda Madin yang telah dialokasikan selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari Rp1 triliun. Dan khusus di tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.200.456.190.000. Alokasi itu untuk 38 Kabupaten Kota yang dilakukan dalam enam bulan pembayaran.

Halaman Selanjutnya
img_title