PKB Kaji Usulan Hapus Pilkada, Gubernur Ditunjuk oleh DPRD atau Pemerintah Pusat
- A Toriq A/Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim –Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid, mengungkapkan bahwa partainya sedang mengkaji usulan untuk mengganti mekanisme pemilihan gubernur (Pilgub) dengan cara penunjukan langsung oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Pilkada, yang menurut Jazilul, dapat lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk sektor yang lebih mendasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Gubernur itu fungsinya hanya sebagai koordinator, karena kita sudah menganut sistem otonomi daerah. Biaya Pilkada yang sangat tinggi seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif,” kata Jazilul saat ditemui di Jakarta pada Jumat malam 29 November 2024 dilansir dari Antara.
Jazilul memberikan contoh Pilkada Jawa Barat, yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun hanya untuk memilih seorang gubernur, meskipun fungsi utama gubernur di sistem otonomi daerah hanyalah sebagai koordinator. Menurut Jazilul, besarnya anggaran tersebut tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan.
"Anggaran sebesar itu, hanya untuk satu daerah. Kalau digunakan untuk pendidikan atau kesehatan, tentu lebih bermanfaat. Misalnya, jika itu digunakan untuk membangun atau merenovasi sekolah, sudah bisa membuat banyak sekolah baru atau memperbaiki fasilitas pendidikan di Jawa Barat," jelasnya.
Jazilul menambahkan bahwa PKB sedang mengkaji pilgub ditiadakan dengan diganti melalui mekanisme penunjukan langsung, maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut dia, pemilihan gubernur ketika melalui DPRD hanya membutuhkan satu kotak suara, tapi ketika dipilih langsung membutuhkan ribuan kotak suara.
