BPJS Kesehatan Tak Tanggung 144 Jenis Penyakit, Rumah Sakit di Gresik Kelimpungan

Hearing komisi IV DPRD Gresik dengan Rumah Sakit dan puskesmas serta BPJS Kesehatan.
Sumber :
  • Tofan Bram Kumara/Viva Jatim

Gresik, VIVA Jatim –Kebijakan baru BPJS Kesehatan yang tidak lagi menanggung 144 jenis penyakit untuk dirujuk ke rumah sakit melalui Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) memicu kekhawatiran di kalangan rumah sakit (RS) di Kabupaten Gresik. 

img_title Polisi Tangkap Pencuri Emas 26 Gram di Cerme Gresik, Ini Motifnya

Kebijakan ini membuat baik RS pemerintah maupun swasta kelimpungan dalam menangani pasien yang terdiagnosis dengan salah satu dari 144 jenis penyakit tersebut.

Para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdiagnosa dengan penyakit-penyakit yang tidak lagi ditanggung tersebut seharusnya mendapatkan penanganan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

img_title Polisi Tangkap Seorang Guru Honorer di Wringinanom Gresik Kasus Pencabulan Siswi SD

Namun, banyak FKTP yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menangani penyakit-penyakit tersebut, sehingga pasien terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit.

Kebijakan ini dinilai merugikan baik masyarakat maupun pihak rumah sakit, terutama terkait penurunan pendapatan RS yang sebelumnya bergantung pada klaim dari BPJS Kesehatan. 

img_title Polisi Amankan Satu Truk Bermuatan Arak Bali di Cerme Gresik

Hal ini memicu Komisi IV DPRD Gresik untuk mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) yang melibatkan berbagai pihak, seperti BPJS Kesehatan Gresik, RSUD, Puskesmas, RS swasta, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Bappeda. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik, Syahrul Munir, pada Senin, 9 Desember 2024, untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengundang perhatian karena klaim pembayaran rumah sakit yang tertunda, yang semakin memperburuk situasi keuangan rumah sakit.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Soni M mengaku klaim pending di RSnya mencapai 11 miliar yang belum diselesaikan oleh BPJS kesehatan, sehingga menjadi beban setengah mati.

Ia menjelaskan, tidak semua FKTP memiliki fasilitas, sarana rawat inap sehingga dianjurkan untuk melakukan rujukan ke puskesmas yang ada fasilitas rawat inap. Namun, dari puskesmas yang tidak ada fasilitas akhirnya merujuk ke RS.

"Klaim pending kami sebesar Rp 11 miliar belum terbayarkan dari BPJS kesehatan, kami kembang kempis, setengah mati. Sementara ketika ada rujukan pasien, kami harus melayani, tidak boleh menolaknya. Tapi klaim akan pending. Harusnya yang dievaluasi itu FKTP atau faskes, dengan begitu, klaim tidak pending," ungkapnya.

Ditempat yang sama, Dirut RS Wates Husada (RSWH) dr Titin Ekowati mengatakan saat ini musim pancaroba, dimana kasus demam berdarah dengue cukup tinggi. Namun dengan adanya kebijakan tersebut, peserta JKN tidak bisa langsung di rawat atau rujuk di RS. Mendapat pelayanan di FKTP.

Halaman Selanjutnya
img_title