Honorer Terdampak Efisiensi Anggaran? Ini Penjelasan Kepala BKN

"Banyak kepala daerah yang menghubungi saya dan menyampaikan bahwa mereka setuju dengan kebijakan ini. Mereka merasa lebih leluasa dalam mengelola anggaran daerah dengan lebih tepat sasaran," ujar Zudan.

Namun, Zudan juga mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan ini mendapat dukungan dari banyak kepala daerah, ada pihak-pihak yang masih berharap dapat diangkat sebagai staf khusus. Ia mengatakan,

"Ada yang bertanya, 'Pak, bagaimana dengan saya yang ingin diangkat sebagai staf khusus?' Respons seperti ini memang beragam, tetapi inti kebijakan ini tetap sama, yaitu fokus pada penyelesaian PPPK dan menghindari belanja pegawai baru yang tidak mendesak."

Kebijakan ini juga mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, terutama di media sosial. Beberapa warganet menanggapi kebijakan ini dengan kritikan.

"Tapi Kemenhan boleh angkat Deddy Corbuzier jadi staf khusus? Oh iya, instansi sakti satu ini kan nggak kena efisiensi anggaran. Aneh ya? Mau efisiensi tapi ada yang tetap dibolehkan boros,” ujar @yogaa1784.

"Kepala dinas pendidikan provinsi terima honorer terus saat ini," kata @BahrunArifin.

"Kenyataannya masih banyak kepala daerah yang memasukkan kerabat dan tim suksesnya lewat jalur honorer," sanbung akun @asrianggun.