Survei The Republic Institute: 81,1% Publik Puas 100 Hari Kerja Gus Barra-Rizal

Mojokerto, VIVA Jatim – Pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Gus Barra)- dr Muhammad Rizal Octivian akan memasuki masa 100 hari kerja. Publik merespon positif capaian kinerja yang dilakukan keduanya.

Hal itu tertuang dalam hasil survei The Republic Institute (TRI). Lembaga survei ini mengeluarkan survei terkait tingkat kepuasan publik atas 100 hari kerja Gus Barra-Rizal.

Hasilnya menunjukkan bahwa 81,1% persen masyarakat puas dengan 100 hari kerja pemerintahan Gus Barra-Rizal. Sementara itu, 11,4% merasa tidak puas dan 7,5 % tidak tahu atau tidak menjawab. 

“Tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Gus Barra-Rizal itu sangat memuaskan. Karena sebanyak 81,1% masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja yang dilakukan Gus Barra-Rizal selama hampir 100 hari,” kata Peneliti Utama The Republic Institute, Sufyan, kepada wartawan, Senin, 26 Mei 2025. 

Survei ini dilakukan pada 15-22 Mei 2025 dengan melibatkan 800 responden. 800 responden ini terdiri dari 49% laki-laki dan 50,1 persen perempuan.

Metode survei dilakukan melalui tatap muka dengan kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling, dengan proporsi pembagian sampel yang sesuai dengan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Margin of error survei ini kurang lebih 3,4%.

Peneliti Ahli Bidang Sosial Demokrasi The Republic Institute, M Izzudin Ma’ruf menyatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gus Barra-Rizal tinggi karena program-programnya dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, gaya kepemimpinan keduanya juga dianggap komunikatif, cepat, tanggap serta konsisten merealisasikan janji-janji kampanye. 

“Memang bupati Mojokerto saat ini sangat memperhatikan permasalahan sosial masyarakat. Juga komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik, konsisten dengan janji kampanye, kecepatan dalam merespon isu-isu sosial di masyarakat,” ungkap Izzudin.

Sebanyak 11,4% publik menyatakan tidak puas. Berdasarkan hasil survei, 21% masyarakat tidak puas karena kebutuhan pokok masih tinggi. Kemudian disusul alasan bantuan pokok belum merata sebesar 19,8%, serta maraknya tindakan korupsi dan penegakan hukum yang tidak adil 13,6%.

“Ketika kita tanya kenapa tidak puas? Ini mayoritas terkait dengan kebijakan yang tidak bisa ditangani oleh Bupati, seperti masalah perekonomian dan nasional. Kebutuhan pokok yang masih tinggi, bantuan pokok yg tidak adil dan merata dan penegakan hukum,” terang Izzudin.

Survei ini juga memotret evaluasi dan tanggapan terkait lima program unggulan Bupati Mojokerto. Yakni, program Universal Health Coverage(UHC) Prioritas, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kenaikan insentif guru TPQ, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja pada ekosistem desa serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah. 

“Tingkat kepuasan program UHC mendapat kepuasan tertinggi, yakni 85,7%. Disusul program RTLH 83,9%, insentif guru TPQ 82,1% dan jaminan kesejahteraan pekerja ekosistem desa 81,4%, rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah 80%,” ungkap Izzudin.

Izzudin menyebut, mayoritas responden merespon positif tehadap program UHC Priotitas karena pemda dianggap hadir dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

“93,7% masyarakat meminta program UHC Prioritas ini terus dilanjutkan Yang tidak setuju hanya 3,6% dan 2,7% tidak tahu atau tidak menjawab,” bebernya.

Survei The Republic Institute (TRI) juga menyebutkan tingkat kepuasan kinerja bidang-bidang di lingkungan Pemkab Mojokerto. Bidang pembangunan dan infrastruktur mendapatkan skor tertinggi sebesar 84,2%. 

Kemudian disusul bidang pendidikan dan kebudayaan mendapat respons positif dengan tingkat kepuasan 83,5%, bidang sosial dan ekonomi 82,5%.

Pelayanan publik melibatkan berbagai dinas terkait seperti kesehatan, administrasi kependudukan dan komunikasi juga dinilai cukup memuaskan oleh masyarakat dengan angka 79,5 persen.

“Tingkat kepuasan di bidang infrastruktur paling besar yakni 84,2 persen. Penilaiannya meliputi pembangunan, kualitas dan pemeliharaan. Memang ini program infrastruktur begitu bagus. Temuan kami di Jawa Timur, infrastruktur di Kabupaten Mojokerto dinilai publik paling bagus se-Jawa Timur,” papar Izzudin.