Dagangan KDMP Pucangan Tuban Ditarik Mitra Usai Diresmikan Prabowo

Lamongan, VIVA Jatim – PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan, mitra utama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Pucangan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, memutus kontrak kerja sama, usai KDMP tersebut diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 21 Juli 2025. 

Pemutusan kontrak itu ditandai dengan surat yang dikeluarkan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat bernomor 002/032/Perkom-PPSD/VII/2025, yang ditujukan ke Kepala Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Setelah itu, barang-barang yang disuplai pihak mitra di gerai KDMP Pucangan pun dibongkar dan ditarik.

Tak hanya barang, para pekerja juga membongkar papan nama koperasi tersebut. Barang-barang yang ditarik dari KDMP Pucangan oleh pihak Pesantren Sunan Drajat kemudian dialihkan ke koperasi desa lainnya, yang juga bermitra dengan pihak manajemen perekonomian pesantren yang berlokasi di Paciran, Lamongan, itu.

Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat Anas Al Khifni mengatakan, pemutusan kontrak kerja sama dikeluarkan setelah pihak KDMP Pucangan menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa koperasi merah putih tersebut didukung penuh oleh BUMN dan PT Pupuk Indonesia.

Hal itu disampaikan pihak KDMP Pucangan saat zoom meeting dengan Presiden Prabowo saat koperasi tersebut diluncurkan pada Senin, 21 Juli 2025. Pihak KDMP Pucangan tak menyebut PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat menjadi bagian mitra strategis.



Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan KDMP secara daring

Photo :

• Viva Jatim/Imron Sapurta

Padahal, kata Anas, sejak awal pendirian KDMP Pucangan hingga diresmikan, dukungan penuh justru diberikan oleh pihak Perekonomian Sunan Drajat. “Mulai dari renovasi bangunan, isi koperasi, manajemen, hingga akhirnya menjadi pilot project dari KDMP lainya,” katanya pada Selasa, 22 Juli 2025.

Halaman Selanjutnya

Karena perannya diabaikan, maka pihak Perekonomian Sunan Drajat pun mengambil sikap tegas, yakni menarik diri dari KDMP Pucangan. Nah, berdasarkan penilaian manejemen dan mengacu pada Bab VIII pada nota kerja sama, maka pihak Perekonomian Sunan Drajat melaksanakan haknya untuk membatalkan kerja sama secara sepihak.