Guna Tepat Sasaran, Data Penerima BPJS di Sidoarjo Perlu Pemutakhiran

Jatim – Masyarakat Sidoarjo mengeluhkan perihal data penerima bantuan kesehatan atau BPJS yang dinilai hingga saat ini antara data penerima BPJS khususnya PIB tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Setidaknya sambatan tersebut yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah saat kegiatan serap aspirasi pertama di tahun 2023 yang dilakukan di MWCNU Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Selasa 28 Maret 2023.

Anik mengatakan, perihal update data yang tidak mutahir itu kerap kali menjadi keluh kesah konsituennya dalam mendatapkan bantuan jaminan kesehatan tersebut.

"Untuk update yang baru ini kesulitan hampir di banyak desa, kebetulan yang dikeluhkan tadi adalah (Desa) Gelam tapi semuanya (orang yang hadir dalam reses) mengiayakan," kata Anik Maslachah.

Mendengar keluhan yang disampaikan kosituennya tersebut,  pihaknya meyakini bahwa data yang sekarang dikantongi pemerintah adalah data lama yang pastinya tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

"Keluahannya hampir se Kecamatan Sidoarjo itu, data yang masuk mendapatkan bantuan termasuk BPJS PBI, yang bantuan dari pemerintah itu adalah mereka-mereka dengan data lama," katanya.

Sekretaris DPW PKB Jatim ini berharap pemerintah melalui Dinas Sosial dapat lebih masih melakukan pengecekan lapangan dan pemutakhiran data sosial semasif mungkin, dibantu dengan pelaksana lapangan petugas di RT yang dikoordinir pihak kelurahan.

Hal tersebut didorongnya agar bantuan yang nantinya tersalurkan lebih tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhhkan. Karena diakui atau tidak situasi dan kondisi masyarakat penerima bantuan BPJS sewaktu-waktu dapat berubah. 

"Besar harapan saya, ini yang menjadi kelemahan di indonesia termasuk di sidoarjo, padahal orang yang meninggal juga banyak. Yang dulunya tidak mampu sekarang mampu. Ubdate data pertahun itu harus dilakukan agar bentuan pemerintah ini tepat sasaran," harapnya.