Dapat BPNT Tetap Ngemis di Tulungagung, Dinsos: Cabut Saja

PPKS berhasil ditertibkan petugas gabungan di Tulungagung
Sumber :
  • Viva Jatim/Madchan Jazuli

JatimPetugas gabungan yang berasal dari Satpol PP, TNI, Polri, dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung tengah gencar-gencarnya melakukan razia Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kali ini, menemukan salah satu sahabat disabilitas berulang kali mengemis dan telah terdaftar mendapatkan bantuan.

Sekolah Dilarang Jual Seragam, Pedagang di Tulungagung Ketiban Berkah

"Kalau selama kurun waktu tertentu dia masih melakukan kegiatan itu, dia menyalahi pernyataannya untuk tidak mengulang. Ini bisa saja kami komunikasikan agar bantuannya dicabut saja sudah," ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung, Wahid Masrur ditemui di kantornya, Jum'at 12 Mei 2023.

Menurutnya, salah satu PPKS yang terjaring adalah AP merupakan warga Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru. Ia telah menrima Bantuan Pangan Non Tunai, dimana bantuan sosial berasal dari pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk masyarakat miskin dan rentan ekonomi.

Malam Ini Warung se-Tulungagung Diimbau Tutup Sementara: Pengesahan Warga PSHT

Akan tetapi, Dinsos Tulungagung tidak serta merta melakukan tersebut, lantaran akan tetap dikomunikasikan terlebih dulu. Pihaknya akan membuat surat pernyataan dengan ditandatangani yang bersangkutan. Dalam surat itu, berisi bahwa benar-benar berjanji untuk mandiri, melakukan kegiatan dan memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan baik oleh kementerian maupun dinas sosial provinsi dan kabupaten.

"Kalau sudah berjanji dan konsisten, jika memungkinkan ada bantuan sosial tambahan kita lihat dulu aturannya. Kenapa kok sudah diberi bantuan tetap melakukan kegiatan PPKS akan kami pantau. Kita tetap memperlakukan mereka secara manusiawi," ulasnya.

Ratusan Pedagang di Sekitar Golden Theater SMPN 1 Tulungagung Bakal Ditertibkan

Wahid menilai, bantuan yang sudah diluncurkan kepada masyarakat rentan akan dipantau. Supaya bantuan bisa lebih memberdayakan sehingga tidak melakukan kegiatan seputar kegiatan PPKS.

Tidak hanya itu, Dinsos akan menjalin komunikasi dengan selain pendamping sosial yang ada di kabupaten. Pihaknya upayakan ke tingkat pemerintahan paling bawah yaitu kepala desa, bahkan hingga RT/RW.

Halaman Selanjutnya
img_title