Menteri BUMN Berani Bongkar Sejumlah Kasus Korupsi, Begini Kata Pengamat
- Nur Faishal/Viva Jatim
Sehingga tujuan Erick melaporkan dugaan tindak pidana di dapen BUMN untuk memberikan perlindungan hukum bagi karyawan dan pensiunan karyawan di BUMN.
“Kami di Universitas Trisakti juga merasakan hal yang sama dengan dapen BUMN. Bahkan oknum dapen Universitas Trisakti yang melakukan korupsi dapen telah dijatuhi hukuman di PN Jakarta Barat. Sama kaya korupsi di asuransi dan koperasi. Selama ini pemerintah abai terhadap korupsi baik di dapen, asuransi atau koperasi. Padahal dugaan korupsinya sudah banyak mencuat ke permukaan,”kata Trubus.
Trubus berharap langkah Menteri Erick melaporkan dugaan korupsi di dapen BUMN dapat menjadi motivasi bagi Lembaga penggelola dana pensiun agar dapat membuka secara transparan pengelolaan dananya kepada publik. Khususnya karyawan yang menjadi anggota dapen tersebut. Trubus melihat transparansi dalam pengelolaan dana dapen masih tidak transparan.
“Audit yang dilakukan baik oleh BPKP maupun auditor independent masih kerap ditutup-tutupi. Dengan adanya pengelolaan dana dapen kepada publik, diharapkan ada pengecekan dari pihak lain. Dengan transparansipengelolaan dapen diharapkan tercipta tata kelola yang baik. Jika ada penyalahgunaan dapat dilakukan evaluasi segera,”tutur Trubus.
Agar dapat memberikan efek jera, Trubus berharap aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman terhadap oknum yang melakukan korupsi baik itu di dapen, asuransi atau koperasi. Jika penegak hukum memberikan sanksi ringan, maka akan menjadi moral hazard dikemudian hari.
Lanjut Trubus, tidak pidana korupsi di Indonesia dipengaruhi faktor ekonomi, psikologis dan budaya. Menurut Trubus faktor ekonomis dapat ditanggulangi. Sedangkan faktor psikologis dan budaya sulit ditanggulangi.
Cara satu-satunya agar faktor psikologis dan budaya korupsi di Indonesia dapat ditekan dengan memberikan saksi yang berat terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi
