Bertolak Belakang dengan Program Hilirisasi, PP 28/2024 Dinilai Ancaman Serius bagi IHT

"Mulai dari bahannya, bahan tambahannya hingga tenaga kerja dan industrinya ada dalam negeri. Kalau ingin menekankan hilirisasi, maka IHT jangan sekali-kali diganggu tetapi dengan PP 28/2024 ini justru bertentangan dengan visi pak Prabowo,” kata Cipto.

Ia menegaskan jika ketentuan nikotin rendah ini dipaksa berlaku, maka bisa dipastikan rokok hampir tidak bisa diproduksi di dalam negeri atau dengan mengekspor bahan tembakau yang dibutuhkan. Ketergantungan pada tembakau impor akan terjadi.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari para pelaku industri rokok. Ia mengakui terjadi over regulasi dalam IHT. Dan ia melihat banyak dampak negatif dari PP 28/2024 di antaranya meningkatkan pasar gelap, narkoba dan perdagangan ilegal.

"Juga berdampak ke ekonomi petani," kata BHS, panggilan akrabnya.

BHS berjanji akan mensupport terhadap keberlangsungan IHT. Karena itu, BHS juga menolak PP 28/2024 karena dinilai sangat merugikan IHT.

“Padahal pak Prabowo punya target serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi naik 8 persen. Sehingga ini perlu dukungan dari industri rokok,” pungkasnya.

Sejumlah panelis ikut memberikan pendapatnya dalam FGD ini, diantaranya Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur, Untung Basuki, Ketua APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) Jatim K. Mudi dan Tim Revitalisasi Tembakau Jatim, Cipto Budiono dan Zainal Abidin, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim Aftabuddin RZ, Ketua FORMASI (Forum Masyarakat Industri Rokok) Heru Susianto dan Ketua FSP RTMM SPSI (Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat pekerja Seluruh Indonesia) Jatim, Purnomo.