Kompak! Pemprov dan 38 kabupaten-kota Se Jatim Raih WTP 2 Tahun Berturut-turut
- A Toriq A/Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Hal sama diraih 38 kabupaten/kota se Jawa Timur.
Hasil LHP tersebut diberikan langsung oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit, kepada Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim pada Kamis, 2 Mei 2024.
Dalam hasil LHP tersebut Pemprov Jatim menerima hasil pemeriksaan BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil tersebut menambah prestasi Pemprov Jatim yang meraih WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2015.
Kendati mendapat WTP, BPK dalam pemeriksaan keuangan masih menemukan beberapa kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara material kewajaran penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023.
"BPK mendorong Pemprov Jatim untuk meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya," kata Noor.
Adapun WTP LHP BPK atas LKPD 2023 untuk 38 kabupaten/kota diserahkan secara serentak oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi kepada bupati/wali kota dan Ketua DPRD masing- masing di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur Jalan Raya.Juanda, Kabupaten Sidoarjo, di hari yang sama.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono yang hadir menyaksikan seluruh penyerahan LHP kepada kabupaten/kota menyampaikan rasa syukur dan bangganya. Menurutnya, kekompakan seluruh entitas ini menjadi cerminan bahwa Laporan Keuangan di Jawa Timur dapat disajikan secara wajar, akurat, tepat waktu, relevan dan dipercaya.
"Ini kali kedua bagi Jawa Timur hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dari seluruh entitas, baik provinsi dan 38 kabupaten/kota sudah dua kali berturut-turut WTP semuanya. Ini sebuah prestasi, kompak semuanya WTP. Penyajiannya juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Adhy.
Dengan capaian ini pula, Adhy menyebut bahwa seluruh laporan keuangan di Jawa Timur dapat dikatakan telah memenuhi syarat akuntabel dan transparan. Untuk itu, ia berharap agar capaian ini bisa terus dipertahankan, bukan hanya bagi Pemprov Jatim tapi juga seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.