Pj. Gubernur Jatim Minta PPPK Berikan Layanan Terbaik untuk Masyarakat

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono
Sumber :
  • Pemprov Jatim

Surabaya, VIVA Jatim-Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim sebanyak 7.201 orang hasil rekrutmen tahun 2023, di Graha Unesa Surabaya, Selasa, 23 Juli 2024. Dari 7.201 orang yang diangkat terdiri dari 5.495 tenaga pendidik, 1056 tenaga kesehatan, serta 650 tenaga teknik.

Pj Gubernur Adhy Berharap MABI dan SAKA Jadi Satuan Strategis Sigap Tanggulangi Bencana

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menekankan agar mereka yang telah diangkat sebagai PPPK Pemprov Jatim bisa memberikan dedikasi terbaik dan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Sebab menurut Adhy, sejatinya para PPPK juga elemen kekuatan yang dimiliki Pemprov Jatim untuk memajukan daerah. 

"Alhamdulillah Jawa Timur selama ini selalu berprestasi. Kalau bukan karena tenaga kepegawaian, termasuk PPPK, tidak akan bisa. Jadi tanpa PPPK Provinsi Jawa Timur lemah. Dengan adanya PPPK provinsi makin kuat. Inilah kenapa kita menjadi provinsi yang paling banyak menyerap PPPK," ujar Adhy. 

Pj Gubernur Adhy Berharap Pilkada Serentak Berlangsung Kondusif

Ia mengatakan ingin secepatnya menyelesaikan status dari PTT atau honorer itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Percepatan tersebut telah dikerjakan oleh Pemprov bagi mereka yang sudah lulus passing grade.

Banyaknya pegawai yang diangkat, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri turut memberikan konsekuensi kenaikan anggaran untuk gaji pegawai. Namun demi kesejahteraan pegawai Pemprov, Adhy tidak mempermasalahkannya. Bahkan menambah besaran TPP mereka.

Pemprov Jatim Berkomitmen Dukung Penuh Kemajuan Pendidikan

“Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah, maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50% dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP," lanjutnya. 

Adhy menjelaskan, penambahan TPP ini dilakukan agar tercipta SDM yang lebih berkualitas. Itulah mengapa, Jawa Timur menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp 8,9 triliun untuk PPPK. 

Halaman Selanjutnya
img_title