6 WNA Terjaring Operasi Jagratara II Imigrasi Surabaya Gegara Langgar Izin Tinggal

Ramdhani saat wawancara bersama awak media.
Sumber :
  • Viva Jatim/M Dofir

Surabaya, VIVA JatimKantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menangkap enam warga asing asal India dan Tiongkok saat menggelar Operasi Jagratara Tahap II, dari tanggal 21 hingga 22 Agustus 2024. Sedangkan sepanjang Januari hingga Agustus 2024, sebanyak 27 warga asing yang telah terjaring.

Imigrasi Surabaya Pertahankan Predikat WBBM

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Ramdhani saat jumpa pers menuturkan, operasi terpusat yang digelar serentak di wilayah hukum Republik Indonesia itu merupakan upaya meningkatkan pengawasan penindakan serta pencegahan pelanggaran hukum terkait keberadaan warga asing di negara ini.

"Untuk menjaga kedaulatan negara," singkatnya, Senin, 26 Agustus 2024.

88 Pemohon Manfaatkan Layanan Paspor Merdeka di Imigrasi Surabaya

Ia mengatakan, Operasi Jagratara Tahap II menyasar 18 perusahaan dan sebuah sekolah. Dalam kegiatan itu, pihaknya mendapati enam warga asing yang diduga melakukan pelanggaran izin tinggal.

Keenam warga asing tersebut, lima orang berasal dari India dan seorang warga asing dari Tiongkok.

6 Pemohon Kewarganegaraan Indonesia Jalani Tes Wawancara di Kemenkumham Jatim

"Pelanggaran yang diduga dilakukan warga asing ini adalah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan," lanjutnya.

Ramdhani menegaskan, sesuai Undang-undang Keimigrasian. Maka para warga asing yang terbukti melakukan pelanggaran izin tinggal akan dipenjara selama lima tahun hingga dideportasi ke negara asal. Sedangkan perusahaan yang mempekerjakan mereka, akan diberi pembinaan berdasar aturan yang berlaku.

"Namun semua masih menunggu hasil pemeriksaan. Ini masih dalam proses kita dalami," katanya.

Pada kesempatan itu, Ramdhani mengimbau kepada warga asing yang berada di wilayahnya agar memperbarui dokumen keimigrasian dan mematuhi semua aturan yang berlaku guna menghindari sanksi keimigrasian.

"Kami juga akan memanggil perusahaan-perusahaan yang membutuhkan update regulasi terbaru tentang keimigrasian. Sehingga kita berharap tidak ada yang kita naikan, karena kita berharap kita bisa melakukan ultimum remedium, upaya terakhir pidana. Sebaiknya dari awal atau memang ada kesalahan, kita bisa mengedukasi," tutupnya.