DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Kolaborasi Tangani Wabah PMK

Surabaya, VIVA Jatim –Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Mugni, meminta agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bekerja sama secara sinergis dalam menangani merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi di wilayah Jawa Timur.

"Pemerintah pusat dan daerah harus kompak dalam penangan PMK di Jatim. Jika kompak maka penanganannya tidak tumpang tindih sehingga nanti maksimal," kata Mugni, saat dikonfirmasi, Rabu 8 Januari 2025.

Politisi PKB ini meminta pemerinta segera memetakan daerah mana saja yang menjadi epicentrum menyebarnya PMK pada sapi dan segera melakukan penangan. Jika perlu Pemprov Jatim segera mengumumkan status darurat PKM.

"Bagi daerah-daerah yang belum tersebar penyakit sapi ini, pemerintah segera melakukan langkah preventif dengan nasibnya vaksinasi pada sapi warga," ujarnya.

Mugni mengaku penangan PMK ini harus serius mengingat sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadhan. Ia menilai setiap bulan suci Ramadhan datang maka kebutuhan akan daging sapi meningkat. 

"Selain kerugian yang ditanggung peternak, akan ada masalah lain jika PMK ini tidak segera terentaskan. Kebutuhan daging pada bulan puasa pasti meningkat, makanya jangan sampai kebuhan daging ini tidak tercukupi karena kasus PMK ini," kata dia.

Lebih dari itu, pihaknya akan terus memonitoring penyebaran PMK di setiap daerah. "Kami akan terus memonitoring PMK ini. Pasti kami akan terjun langsung ke tengah masyarakat," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengemukakan bahwa kasus PMK meningkat di wilayahnya pada akhir tahun 2024 sampai dengan awal 2025 dengan rataan lebih dari 250 kasus per hari dari sebelumnya yang hanya 10 kasus per hari.