Sengketa Lahan Mall Goci: Mau Dibongkar Sendiri, atau Digusur Paksa?
- IST/Viva Jatim
Jatim – Mall Golden City (Goci) di Jalan KH Wahab Siamin, Surabaya harus dibongkar! Jika tidak, Satpol PP akan membongkar paksa lantaran surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mall tersebut telah dicabut Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP).
Peringatan pembongkaran ini berdasarkan surat yang diterbitkan DPRKPP tertanggal 10 Oktober 2022, dengan tembusan DPRD Surabaya. Sementara terkait pencabutan IMB Mall Goci, karena adanya sengketa lahan dengan warga.
Dikonfirmasi terkait masalah ini, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono mengaku, pihaknya telah menerima tembusan surat tersebut bertepatan dengan dikeluarkannya surat peringatan.
Legislator asal PDIP ini mengatakan, DPRKPP Kota Surabaya sudah memenuhi 1 point kesepakatan hasil rapat koordinasi antara Komisi C, DPRKPP dan Satpol PP pada 7 Oktober 2022.
Baca juga: PAD Parkir Rp 35 M Tak Tercapai, DPRD Surabaya: Banyak yang Bocor!
"Dalam rapat terakhir pada Jumat 7 Oktober 2022, Komisi C mengundang DPRKPP dan Satpol PP, menindaklanjuti pencabutan IMB Golden City oleh DPRKPP," terang Baktiono, Selasa 11 Oktober 2022.
Setelah surat peringatan, lanjut Baktiono, dilanjutkan dengan permintaan bantuan penertiban (Bantib) ke Satpol PP pada 17 Oktober 2022 untuk menyegel bangunan.
Selang 7 hari kemudian, 24 Oktober 2022, Satpol PP harus menindaklanjuti Bantip dengan instruksi pembongkaran.
"Jika dalam waktu 30 hari sejak dikeluarkannya Bantib, PT Golden City tidak membongkar sendiri, maka DPRKPP mengajukan Bantip pembongkaran kepada Satpol PP. Kalau selama 7 hari setelah itu Goci tidak membongkar, maka akan dibongkar paksa oleh Satpol PP," tegasnya.
Baca juga: Usai Bau Sampah, Kualifikasi AFC Disorot Lagi gegara Spanduk Politik
Pemerintah kota, Baktiono kembali menegaskan, sudah semestinya tegas menyikapi persoalan sengketa lahan mall di Jalan KH Wahab Siamin dengan warga tersebut.
"Karenanya kita benar-benar serius akan itu, untuk menjaga kewibawaan pemerintahan di Surabaya. Apalagi persoalan ini sudah berlangsung sejak dua tahun," pungkasnya.
