DPRD Surabaya: Dana Kelurahan Tak Sejalan dengan Pikiran Eri Cahyadi

Jatim – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba mengungkap, masih banyak kelurahan dan kecamatan yang belum bisa mengaplikasikan program Wali Kota Eri Cahyadi. Khususnya masalah pemberdayaan masyarakat.  

Padahal, menurut Habiba, setiap wali kota sambang kampung selalu mendorong warga untuk bisa menciptakan kampung kreatif, tematik, dan inovatif. 

“Seharusnya dana kelurahan yang semestinya ada pos untuk pemberdayaan masyarakat. Ini kan tidak sejalan dengan keinginan wali kota, yaitu pemberdayaan masyarakat,” beber Habibah, Rabu kemarin, 2 November 2022. 

Dari hasil rapat pihaknya dengan lurah dan camat se-Surabaya, diketahui bahwa dana kelurahan justru lebih banyak salah sasaran, banyak terserap pada persoalan permakanan lansia. “Ini masih didominasi untuk permakanan (lansia),” katanya. 

Kembalikan ke Pos Dinsos

Mestinya, tandas Habiba, masalah permakanan lansia dikembalikan ke pos Dinas Sosial (Dinsos), bukan menggunakan dana kelurahan yang porsinya 5 persen dari APBD Kota Surabaya untuk pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat, kata Habiba, bisa dengan pelatihan usaha, pelatihan online marketing, sehingga masyarakat bisa menciptakan usaha mandiri. 

“Nah ini kan sejalan dengan pikiran wali kota, yaitu pemberdayaan masyarakat, terutama pasca pandemi Covid-19. So, bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat,” tegasnya.

Legislator perempuan asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengingatkan tentang Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, terkait dana kelurahan, salah satunya disebutkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan SDM. 

“Nah, kami berharap kelurahan mampu mengaplikasikan keinginan Wali Kota Eri Cahyadi yaitu, dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.