Membangun Industri Terintegrasi Pelabuhan di ALKI Demi Tingkatkan Ekonomi
- Viva.co.id
Jakarta, VIVA Jatim – Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus Caleg DPR terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi sikap Prabowo Subianto soal perdagangan bebas dengan harapan tumbuhnya industri dan naiknya perekonomian bangsa.
Diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan RI yang juga Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto setuju dengan berlakunya perdagangan bebas asalkan dinalankan dengan prinsip yang adil.
“Menurut Pak Prabowo Indonesia setuju dengan perdagangan bebas, tetapi bahan-bahan baku tidak bisa langsung dijual bebas ke negara lain. Dorongan Pak Prabowo perdagangan harus fair atau adil. Dan sudah seharusnya semua pabrik yang menggunakan bahan baku dari Indonesia bisa dibangun di bumi Indonesia,” kata BHS, dalam keterangan tertulis yang diterima Viva Jatim, Senin, 18 Maret 2024.
Dengan cara mendirikan pabrik di wilayah Indonesia, lanjut BHS, bisa memberikan lapangan kerja dan transfer teknologi ke seluruh masyarakat Indonesia.
“Ini adalah satu langkah yang brilian dari Pak Prabowo untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud karena rakyat bisa dapat pekerjaan,” jelasnya.
Caleg DPR terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I itu menyatakan sudah selayaknya industri yang mengolah bahan baku dari Indonesia berada di posisi strategis pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
ALKI merupakan jalur pelayaran internasional. Indonesia memiliki 3 ALKI yang membentang dari timur ke barat pada selat-selat strategis internasional.
Bambang Haryo Soekartono berkunjung ke Pelabuhan Semarang.
- Istimewa
“Wilayah Indonesia tepat di posisi poros maritim dunia sehingga hasil penjualan industri bisa mendekati pasar dan ini akan memberikan produk yang ekonomis dan efisien dengan menurunkan ongkos produksi atau biaya transport dibanding bila industri tersebut ada di wilayah jauh dari tempat pemasarannya,” bebernya.
BHS yang juga praktisi maritim tersebut berharap Indonesia harus menjadi pusat industri yang terintegrasi dengan pelabuhan-pelabuhan besar berstandar internasional.
“Itu untuk menampung industri-industri dari negara lain di wilayah yang dilewati oleh poros maritim dunia yang melewati ALKI I, II dan III sehingga kita bisa memanfaatkan kapal-kapal logistik dunia yang lewat di Indonesia yang jumlahnya 80 persen dari total kapal seluruh dunia,” bebernya lagi.
Menurut dia, pembangunan kepelabuhanan yang terintegrasi cocok berada di ALKI I (Selat Malaka) yaitu di Aceh. Kemudian di wilayah ALKI II (Selat Makassar) perlu dibangun industridi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.
“Sehingga Indonesia akan menjadi pusat Industri terbesar dunia dan ini tentu akan mendatangkan devisa yang besar untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, dia mendorong negara-negara maju seperti negara-negara Eropa bisa berinvestasi dalam membangun industri di Aceh. Begitu juga dengan Australia dapat berinvestasi di Sulawesi.
"Negara Eropa bisa membangun industri di Aceh atau ALKI I dengan pemasaran di Asia Timur dan Asia Tenggara. Begitu juga sebaliknya, Asia Timur bisa membangun industri di Indonesia, di Aceh misalnya dengan pemasaran (untuk) di Arab Saudi, Eropa dan Amerika karena semua kapal lewat Indonesia," terangnya.
"Sedangkan Australia bisa memangun industri di Sulawesi atau Selat Makassar (ALKI II) dengan pemasaran di Asia Timur dan Asia Tenggara. Begitu juga Asia Timur bisa membangun di Sulawesi dengan pemasaran di Australia dan Asia Tenggara. Sehingga Indonesia menjadi pusat industri terbesar di dunia," tegas BHS.
Sambungnya, kondisi itu benar-benar memanfaatkan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia guna memaksimalkan kemakmuran rakyat Indonesia.
“Itu menjadi industri yang efektif dan efisien karena dekat dengan sumber bahan baku. Di sisi lain, lapangan kerja kita juga bertambah dan ekonomi meningkat tajam. Jadi ini memanfaatkan poros maritim dunia yang terintegrasi dengan industri yag bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya
