Target 100 GW dan Bottleneck Energi Surya Indonesia
- Istimewa
Di sinilah muncul paradoks pembangunan energi Indonesia. Pusat-pusat konsumsi listrik terbesar justru berada di kawasan industri yang tingkat okupansi lahannya sudah sangat tinggi. Kawasan industri di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Tangerang, Gresik, Pasuruan, hingga Sidoarjo telah berkembang menjadi pusat manufaktur nasional. Sebagian besar lahannya telah digunakan untuk pabrik, gudang, logistik, jalan, dan fasilitas utilitas. Menemukan lahan ratusan hektare untuk membangun PLTS di kawasan tersebut hampir mustahil.
Pilihan berikutnya tentu PLTS atap (rooftop solar). Namun, solusi ini juga memiliki keterbatasan yang sering luput dari pembahasan publik. Tidak semua bangunan industri dirancang untuk menerima beban tambahan dari panel surya beserta sistem pendukungnya. Banyak bangunan lama memerlukan penguatan struktur sebelum panel dapat dipasang. Selain itu, orientasi atap, kemiringan bangunan, keberadaan peralatan utilitas, hingga kebutuhan ruang untuk pemeliharaan membuat luas efektif pemasangan panel jauh lebih kecil dibandingkan luas bangunan.
Yang lebih penting lagi, kebutuhan listrik industri modern jauh melampaui kemampuan rooftop solar. Sebuah fasilitas manufaktur besar dapat memiliki kebutuhan listrik puluhan megawatt secara berkelanjutan. Dalam banyak kasus, PLTS atap hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan tersebut. Artinya, rooftop solar merupakan bagian dari solusi, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya jawaban untuk memenuhi kebutuhan listrik hijau industri Indonesia.
Karena itu, menurut saya, pembangunan ground-mounted solar, floating solar, rooftop solar, bahkan pembangkit surya di kawasan yang jauh dari pusat beban harus dipandang sebagai satu sistem yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Di sinilah bottleneck kedua muncul.
Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar, tetapi potensi tersebut tidak selalu berada di lokasi yang sama dengan lokasi konsumsi listrik. Sebagian besar permintaan listrik berasal dari kawasan industri di Jawa, sementara banyak lokasi dengan radiasi matahari tinggi justru berada di luar pusat-pusat manufaktur. Artinya, membangun pembangkit saja tidak cukup.
Indonesia juga harus membangun jaringan transmisi yang mampu menghubungkan sumber energi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, saya berpendapat bahwa pembangunan jaringan listrik harus diposisikan sebagai investasi strategis yang setingkat pentingnya dengan pembangunan pembangkit. Tidak ada transisi energi tanpa transmisi. Listrik yang dihasilkan dari PLTS tidak akan memiliki nilai ekonomi apabila tidak dapat disalurkan ke kawasan industri, pusat data (data center), kawasan komersial, maupun permukiman.
