Target 100 GW dan Bottleneck Energi Surya Indonesia
- Istimewa
Dalam konteks inilah diskusi mengenai power wheeling menjadi semakin relevan. Bagi sebagian kalangan, isu tersebut sering dipahami semata-mata sebagai perdebatan regulasi. Padahal substansinya jauh lebih besar. Yang dibutuhkan dunia usaha adalah mekanisme yang memungkinkan energi bersih diproduksi di lokasi yang paling efisien, kemudian disalurkan melalui jaringan secara andal kepada pengguna yang membutuhkannya. Bagi kawasan industri, kepastian mekanisme tersebut akan membuka ruang investasi baru sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik hijau bagi para tenant.
Persoalan berikutnya adalah kepastian kebijakan. Dari berbagai diskusi dengan pelaku industri maupun investor, saya menangkap bahwa hambatan terbesar sering kali bukan keterbatasan modal. Investor global justru memiliki minat yang sangat besar terhadap proyek-proyek energi bersih di Indonesia. Yang mereka tunggu adalah kepastian mengenai regulasi, proses perizinan, mekanisme pembelian listrik, sertifikasi energi hijau, serta konsistensi arah kebijakan dalam jangka panjang.
Karena itu, menurut saya, ukuran keberhasilan Roadmap 100 GW bukan semata-mata berapa gigawatt pembangkit yang berhasil dibangun setiap tahun. Ukuran yang lebih penting adalah berapa gigawatt listrik hijau yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh industri, pusat data, kawasan ekonomi khusus, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan masyarakat. Investor tidak menghitung berapa panel surya yang dipasang. Investor menghitung berapa megawatt listrik hijau yang benar-benar tersedia saat pabrik mulai beroperasi.
Di titik inilah saya melihat tantangan Indonesia sedikit berbeda dari yang disampaikan oleh banyak pihak. Jika IESR menekankan pentingnya mengubah potensi menjadi proyek-proyek yang bankable, maka dari perspektif kawasan industri saya melihat pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan proyek-proyek tersebut juga menjadi deliverable energy—energi yang benar-benar tersedia, dapat diakses, andal, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Target pembangunan 100 GW PLTS akan menjadi salah satu proyek transformasi energi terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak pernah ditentukan sepenuhnya oleh besarnya target pembangkit. Yang menentukan justru adalah kemampuan membangun seluruh ekosistem yang menopangnya.
Pengalaman negara-negara tetangga memberikan pelajaran yang menarik. Vietnam berhasil mempercepat pembangunan PLTS hanya dalam beberapa tahun melalui kombinasi kepastian regulasi, tarif yang menarik, kemudahan interkoneksi, dan proses perizinan yang relatif cepat. Malaysia terus memperluas program Large Scale Solar (LSS) dan Corporate Green Power Programme untuk memenuhi kebutuhan listrik hijau dunia usaha. Sementara Singapura, meskipun memiliki keterbatasan lahan, memilih untuk mengoptimalkan PLTS atap, PLTS terapung, sistem penyimpanan energi, dan perdagangan listrik lintas negara. Ketiga negara tersebut menunjukkan satu pelajaran penting: yang diperlombakan bukan lagi siapa yang memiliki matahari paling banyak, melainkan siapa yang mampu membangun ekosistem energi yang paling siap bagi investasi.
