Polemik Konsesi Tambang Ormas Islam, Ini Perspektif Masyarakat Pesantren di Madura
- Nur Faishal/Viva Jatim
Sumenep, VIVA Jatim – Warga NU atau Nahdliyin yang tergabung dalam Forum Nahdliyin Hijau (FNH) Sumenep menggelar Halaqah terkait pertambangan di Aula Mini Universitas Annuqayah, Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, pada Kamis, 4 Juli 2024.
Halaqah ini diinisiasi oleh Yayasan Sataretanan Sumenep Berdaya bersama sejumlah komunitas dan organisasi, seperti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep, B.A.T.A.N, Observe Madura, Gusdurian Sumenep, dan Berkah Bumi.
Kegiatan yang diikuti oleh sejumlah kiai, aktivis, dan warga NU di Sumenep itu bertajuk Menimbang Tambang Perspektif Fiqh dan Sosial Ekologi.
Pembina Yayasan Sataretanan Sumenep Berdaya KH Mohammad Shalahuddin A Warits mengatakan, masalah tambang, baik di lokal maupun nasional, harus diperhatikan secara serius. “Diskusi ini merupakan sikap kritis kita terhadap PBNU yang kompromi terhadap pengelolaan tambang,” katanya.
Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Raya yang akrab disapa Ra Mamak itu menuturkan, konsesi tambang yang didapatkan PBNU memang bisa jadi strategi konservasi. Namun, yang dikhawatirkan dengan konsesi tersebut justru nantinya diperjualbelikan. “Dan kita hanya menjadi agen kerusakan,” tandasnya.
Karena itu, Ra Mamak mengajak para kiai yang hadir dalam halaqah untuk tegas dan menyampaikan aspirasinya kepada PBNU. “Kita tidak boleh lagi bermain-main dan ragu-ragu dalam memberikan masukan kepada PBNU. Karena kita yang hadir di sini semuanya kiai NU dan dalam ekosistem pesantren,” ucapnya.
Ra Mamak meminta para kiai NU harus terus bersuara dalam menyikapi konsesi tambang yang sudah dikantongi PBNU. “Jika ini tidak kita lakukan, maka pelayanan NU menjadi tidak eksistensial lagi. Karena kita yang seharusnya berada di garda terdepan dalam mendidik masyarakat,” paparnya.
