Di Musrenbang RSUD Dr. Soetomo, Pj. Gubernur Adhy Sebut Optimis Wujudkan Perencanaan Berkualitas

Lebih lanjut, Adhy menuturkan dalam menyusun perencanaan pembangunan, penganggarannya harus disusun dengan sangat detail. Belanja wajib langsung diwujudkan dengan pelayanan masyarakat. Tujuannya agar pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Dr. Soetomo semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Apa yang diberikan RSUD Dr. Soetomo ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat," tegasnya.

Adhy mengungkapkan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025, RSUD Dr. Soetomo berperan dalam isu strategis terkait pemenuhan kebutuhan layanan dasar. RSUD Dr. Soetomo juga termasuk dalam program prioritas pembangunan ketiga khususnya perluasan dan penguatan fasilitas kesehatan, rumah sakit umum dan rumah sakit umum daerah rujukan di 7 rumah sakit.

"Alhamdulillah kita lihat Soetomo sudah melakukan langkah-langkah terobosan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, menata kembali, kemudian juga ada efisiensi, kalau semua dilakukan dengan manajemen yang bagus dan juga didukung oleh digitalisasi maka insyaallah kita menjadi lebih efesien lagi," katanya.

Dalam rangka mewujudkan komitmen sebagai rumah sakit rujukan nasional yang memiliki layanan unggulan serta pengampu layanan prioritas Kemenkes predikat paripurna, RSUD Dr. Soetomo juga tengah mengembangkan layanan privat sebagai _revenue center._ Tentunya tetap dengan mengedepankan mutu pelayanan terbaik yang tidak kalah dengan kualitas pelayanan kesehatan di luar negeri. 

"Ke depan kita ingin ada layanan internasional yang sudah berjalan sekarang itu bisa bertambah, supaya masyarakat yang sering berobat keluar negeri beralih berobat RSUD Dr. Soetomo," ucapnya.

Di sisi lain berlakunya undang- undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai 1 januari 2025 mendatang berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan hasil penerimaan pbbkb dibagihasilkan sebesar 70% kepada kabupaten/kota dan 30% untuk provinsi.

Halaman Selanjutnya

"Ini berpotensi pada PAD kita, mengalami penurunan sekitar 4,1 trilyun rupiah," ungkapnya.