Ketua Sementara Minta 120 Anggota DPRD Jatim Kompak Kawal APBD Jatim

Anik Maslachah
Sumber :
  • VIVA Jatim/A Toriq A

Surabaya, VIVA Jatim - Ketua sementara DPRD Jawa Timur Anik Maslachah menekankan agar 120 anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 kompak dalam mengawal Jatim. 

Paripurna Perdana DPRD Jatim Bahas Tata Tertib Periode 2024-2029

Hal tersebut dikatakan Anik dalam kegiatan orientasi legislatif yang berlangsung di Mercure Ancol, Jakarta Selasa 3 September 2024. 

"Orientasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai ajang untuk membekali kita dalam menghadapi tantangan besar di Jawa Timur. Ada pesan penting dari Kemendagri agar kita lebih selektif dan akuntabel dalam setiap kebijakan yang kita buat," tegas Anik, Sabtu, 7 September 2024. 

DPRD Jatim akan Segera Sahkan APBD 2025 pada 10 November Mendatang

Sekretaris PKB Jatim ini menuturkan aspirasi warga Jatim harus menjadi poin pertama ketika anggota DPRD Jatim bertugas. Bagaimana suara rakyat Jatim bisa terealisasikan sehingga memberikan dampak bagi pembangunan dan berefek kepada kesejahteraan masyarakat. 

"Ingat, kita dipilih dan digaji oleh rakyat, dan setiap kebijakan yang kita buat harus memberikan dampak nyata bagi mereka," katanya.

Blegur Prijanggono Sabet Jatah Golkar di Kursi Wakil Ketua DPRD Jatim

 

 

120 Anggota DPRD Jatim

Photo :
  • VIVA Jatim/A Toriq A

 

 

Tidak hanya itu, politisi asal Sidoarjo ini juga meminta seluruh anggota DPRD Jatim bekerja menggunakan hati dalam segala kegiatannya. Ini agar setiap pribadi anggota tidak merasa terbebani dan dapat bekerja ikhlas. 

"Kita juga harus bekerja dengan gembira. Ketika kita senang dalam bekerja, hasil yang maksimal pasti akan menyusul," tutur Anik. 

Di tempat yang sama, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menghimbau para anggota agar waspada terhadap krisis anggaran. APBD Jatim yang tersedia harus dimaksimalkan demi kepentingan rakyat, ini salah satu cara agar anggaran yang ada terminimalisir dan tak menguap tanpa adanya kejelasan. 

"Kita harus waspada terhadap ancaman krisis anggaran di sejumlah wilayah. Tanggung jawab ada di pundak Anda untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak memperburuk kondisi fiskal," ujarnya.