Lika-liku Aturan Ambang Batas Capres: Berkali-kali Digugat dan Ditolak, Lalu Dikabulkan

2018

Sejumlah akademisi dan aktivis mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan presidential threshold 20% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mereka berpendapat bahwa ketentuan ini membatasi hak partai politik untuk mengajukan calon presiden. Namun, MK menolak gugatan tersebut.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh 12 pakar yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Mereka menginginkan agar ketentuan soal ambang batas menjadi 0% alias semua parpol bisa mengusung pasangan capres-cawapres, meski tidak punya kursi di DPR.

Gugatan sendiri diajukan oleh 12 orang, yakni Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK dan Ketua KY), Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), Faisal Basri (Ekonom), Hadar N. Gumay (mantan Pimpinan KPU), Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK), Rocky Gerung (Akademisi), Robertus Robet (Akademisi), Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas).

2021

Gugatan serupa diajukan kembali oleh beberapa politisi dan partai politik yang merasa dirugikan oleh ketentuan presidential threshold 20%.

Halaman Selanjutnya

Mereka menilai bahwa ambang batas tersebut tidak demokratis dan membatasi pilihan rakyat. Namun, MK kembali menolak gugatan ini.