Wakil Ketua DPRD Jatim Dorong Pemerintah Naikkan Status PMK Jadi Wabah Nasional

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono saat meninjau kasus PMK.
Sumber :
  • A Toriq A/Viva Jatim

Surabaya, VIVA Jatim –Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendorong pemerintah untuk menaikkan status Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur menjadi wabah nasional. Penetapan status wabah nasional ini, menurut Deni, akan membawa dampak signifikan terhadap penanganan yang lebih terstruktur dan komprehensif.

Nur Faizin Desak Pemprov Jatim Turun Tangan Adanya Tiket Mudik Gratis Via Kapal Laut yang Dijual

"Kami mendorong pemerintah pusat untuk kembali menetapkan PMK sebagai wabah nasional agar penanganannya bisa lebih komprehensif," kata Deni, Kamis 16 Januari 2025.

Menurut Deni, wabah PMK kali ini megitu masif persebarannya dan efeknya lebih mengerikan dibandingkan wabah PMK sebelumnya. Ketika ternak terserang wabah PMK, menyebabkan kematian ternak dalam waktu singkat.

Khofifah Pastikan Mudik 2025 Lancar, DPRD Jatim Notice Jalanan Rusak di 1.190 Titik Butuh Perbaikan

“Wabah PMK kali ini lebih cepat menyerang dan menyebabkan kematian ternak dalam waktu singkat," tuturnya.

Pihaknya bersama Dinas Peternakan terus berkoordinasi dalam menangani sebaran wabah PMK ini. Anggaranpun telah disiapkan, dan 1,4 juta vaksin telah tersedia. "Meski masih ada kekurangan yang kami upayakan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," tambahnya.

Koperasi Merah Putih Berpotensi Tumpang Tindih dengan BUMDes

Untuk perkembangan penanganan PMK, politisi PDIP mengungkapkan, sebanyak 12.500 dosis vaksin telah didistribusikan sejak bulan Desember 2024. Selain itu, pada 15 Januari 2025, Jawa Timur menerima tambahan 616.500 dosis vaksin yang didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota.

"Kami juga terus melakukan penyemprotan disinfektan di banyak lokasi dan membuka ruang koordinasi bagi peternak yang membutuhkan bantuan,” tambahnya.

Halaman Selanjutnya
img_title