Komisi D DPRD Jatim Bersama Forum Masyarakat Maritim Madani Tolak PSN SWL di Surabaya

Proyek Strategis Nasional SWL ini lanjut Abdul Halim, memang merupakan domain pemerintah pusat. Namun fakta yang didapatnya, penentuan Proyek Strategis Nasional SWL tidak melalui komunikasi dengan dinas terkait di Jatim, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau ESDM.

"Kalau mereka disalahkan juga tidak bisa. Karena prosesnya tidak melalui mereka," kata dia.

Pihaknya akan mengawal tuntutan dari pada Forum Masyarakat Maritim Madani yang menginginkan pembatalan Proyek Strategis Nasional SWL tersebut. Ia menilai meski Proyek Strategis Nasional SWL merupakan domain pemerintah pusat, kemungkinan dibatalkan masih ada.

"Ya mungkin juga (dibatalkan). 

Karena juga kawan-kawan dari forum ini menyampaikan dari beberapa Investigasi yang mereka lakukan mereka memiliki keyakinan bersumber dari referensi yang mereka dapatkan bahwa penentuan PSN ini juga banyak terjadi manipulasi," pungkasnya.