Kreditur Afiliasi Dominasi Voting PKPU Meratus, Ada Konspirasi?

Jatim – Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT Meratus Line berujung voting! Pemungutan suara atas proposal perdamaian di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu pun berlangsung panas. 

Suasana ini dikarenakan pemohon PKPU, yakni PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line membongkar dugaan persekongkolan dalam proses voting yang dipimpin Hakim Pengawas Sutarno dan Pengurus Egga Indragunawan, Arif Rohman Syaeful, Bhoma Satriyo Anindito, dan Aceng Aam Badruttamam. 

Dalam rapat tersebut, Kuasa Hukum PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line, yakni Gede Pasek Suardika membeberkan sedikitnya delapan perusahaan yang masuk kreditur afiliasi dan satu kesatuan dengan PT Meratus Line. 

"Berdasarkan dokumen resmi dari Kemenkumham, jelas dan terang sedikitnya delapan perusahaan sudah terbukti kepemilikan yang sama atau dimiliki PT Meratus Line sendiri," tegas Gede Pasek Suardika yang hadir bersama Syaiful Ma'arif, Selasa 8 November 2022.

Dengan demikian, kata Gede Pasek Suardika, proposal perdamaian dan proses voting harus ditolak. "Jadi tidak hanya melanggar Pasal 240 dan 255 UU Kepailitan dan PKPU, tetapi juga Pasal 285 ayat (2) huruf (c) yang menjadi prasyarat membatalkan perdamaian," katanya.

Baca juga: PT Bahana Ajukan Penghentian PKPU, Pailitkan PT Meratus

Dia pun menyebutkan kreditur seperti PT Mandiri Bahari Line, PT Mandiri Jaya Line, PT Meratus Tongkang Services, PT Mitra Buana Line, PT  PBM Mitra Laksana, PT Mitra Sarana Kontainerindo, PT Mitra Ocean Line, dan PT Mitra Sentosa Abadi. 

Halaman Selanjutnya

"Ini akal-akalan bayar utang ke perusahaannya sendiri. Targetnya hanya untuk memiliki dan mendominasi hak suara dalam voting. Ini masuk persekongkolan dan pemakaian upaya yang tidak jujur seperti dimaksud Pasal 285 ayat (2) huruf (c) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan," bebernya.