Dinilai Permainkan Putusan Pengadilan Niaga, Meratus Dibayangi Pailit!
- Andrian/Viva Jatim
"Utangnya diakui, tetapi membayarnya membuat mekanisme mbulet yang tidak mungkin terjadi. Di sinilah terlihat betapa niat ngemplang sangat kuat. Dipoles bagaimanapun, jika mengakui utang tapi tidak mau bayar maka publik pahamnya ya ngemplang alias tidak mau bayar," katanya.
Ditanya terkait kreditur perusahaan lain dibayar dalam proposal perdamaian, Gede mengungkapkan, bahwa mayoritas itu perusahaannya mereka sendiri yang disebut afiliasi berbaju kreditur. Pemiliknya sama dan bayar utang ke pemilik yang sama.
"Itu akal-akalan untuk dapat voter dalam perdamaian saja. Debitur dan kreditur pemiliknya sama. Itu bagian nyata dari kecurangan yang sudah diatur dalam UU untuk bisa ditolak proposal perdamaiannya," katanya.
"UU sudah mengantisipasi prilaku curang ini. Saya yakin hakim sangat memahami hal ini, apalagi dokumen lengkap dari Kemenkumham sudah kita lampirkan. Itu valid kreditur sama pemiliknya dengan debitur dalam PKPU," tegas Gede.
Soal pemaparan kuasa hukum Meratus, jika selain perkara PKPU sebenarnya masih ada kasus perdata dan pidana, serta itu bukan merupakan perkara utang-piutang sederhana, sambil tertawa Gede mengatakan, saat ini bukan waktunya bicara perdebatan masalah tersebut.
"Telat bro, semua cerita itu sudah disampaikan saat di Pengadilan Niaga lalu dan sudah diuji dalil, alat bukti dan analisa hukumnya oleh majelis hakim," ujarnya.
Dan, Gede kembali menandaskan, sudah diputuskan bahwa Meratus Line dalam PKPU, dan utang-piutang itu masuk syarat sederhana. "Kok sudah jadi putusan masih saja diulang-ulang kaset lamanya. Intinya punya utang, ya bayar. Simple saja," tegasnya.
