Upaya Pemkab Mojokerto Lindungi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan

Pemkab Mojokerto berupaya lindungi dan lestarikan KCBN
Sumber :
  • M Lutfi Hermansyah/Viva Jatim

Mojokerto, VIVA Jatim –  Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan Kecamatan Trouwulan menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto wajib serta turut melindungi kawasan tersebut karena banyak peninggalan Kerajaan Majapahit. 

Sekolah Dilarang Jual Seragam, Pedagang di Tulungagung Ketiban Berkah

Salah satu upaya Pemkab Mojokerto melalukan perlindungan dan pelestaraian KCBN Trowulan terkait dengan proses perizinan mendirikan bangunan. Saat ini disebut dengan persetujuan bangunan dan gedung (PBG).

Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Ahmad Syafiuddin menjelaskan, ada 2 syarat yang harus dipenuhi pemohon PBG di KCBN Trowulan. Pertama, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) dari Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

3 Tugas Utama Gus Fawait dari PPP setelah Direkomendasi di Pilbup Jember

“Kalau kita berbicara OSS , disana dinilai dari KBLI-nya secara sistem. Sistem akan membagu KBLI itu masuk kewenangannya siapa. Ketika KBLI masuk kewenangan kabupaten, maka kita akan proses. Ketika kewenangan masuk nasional atau pusat atau Pemprov, maka masuk kesana. Misalkan mengurus PBG minimarket di KCBN Trowulan itu masuk kewenangan kita,” katanya kepada wartawan, Jumat, 14 Juni 2024.

Menurutnya, proses awal dimulai dari dilihat tata ruang. Jika disetejui maka bisa keluar PKKPR. Namun, apabila secara tata ruang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Mojokerto nomor 9 tahun 2012 tentang RTRW, maka proses tidak bisa dilanjutkan.

Ada Operasi Patuh Semeru di Jatim Mulai Hari Ini hingga 28 Juli, Awas Kena Tilang

Masih kata Syafiuddin, syarat kedua ialah pemohon wajib mendapat rekomendasi dari Kemendikbudristek. Hal itu sebagaimana tertuang dalam peraturan No 140/M/2023 tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Trowulan.

“Kita selalu melibatkan Kemendikbudristek BPK Wilayah XI Jawa Timur dalam rapat pembahasan PBG. Karena proses perizinan memang kewenangan KCBN Trowulan itu wilayah mereka. Kalau secara aturan tidak sesuai, tidak diproses ke Kemendikburistek,” terangnya.

Halaman Selanjutnya
img_title