Dualisme Yayasan UBS PPNI Mojokerto Tak Kunjung Tuntas, Saling Klaim Keabsahan

Mojokerto, VIVA Jatim – Gejolak dualisme yayasan yang menangungi Universitas Bina Sehat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (UBS PPNI)Mojokerto tak kunjung tuntas. Dua kubu antara pengurus baru dan lama saling klaim soal keabsahan Administrasi Hukum Umum (AHU) yayasan.

Hal ini setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mengakui kepengurusan Mas’ud Susanto dengan HM Hartadi. AHU-AHA.01.06-008307 milik kubu Mas’ud Susanto. Sedangkan AHU-AH.01.06-0022652 milik kubu Hartadi.

Pihak Hartadi sempat menggulirkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Namun, putusan PN Mojokerto hingga tingkat kasasi dinyatakan ditolak. Hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3295 K/PDT/2023.

Dalam putusan tersebut, MA menolak permohonan dari ketiga kasasi, di antaranya Supriyadi, Maria Andayani, dan Kasnan A.Md.Kep.

Kendati begitu, AHU milik kubu Mas'ud Susanto dan kawan-kawan juga dinyatakan dibuat secara melawan hukum, tidak sah, dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Sejak tahun 2022, kantor Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Perawat Nasional Indonesia (YKWP PNI) Mojokerto dan UBS PPNI dikuasi oleh kubu Masud Susanto sebagai pembina  dan Edy Gandiriyanto sebagai ketua.



HM Hartadi menunjukkan SK Kemenkumham.

Photo :

• Muhammad Lutfi Hermansyah/Viva Jatim

Halaman Selanjutnya

Sedangkan Hartadi tidak bisa ikut terlibat mengelola UBS PPNI sejak dua tahun lalu. Meski demikian, Hartadi merasa mempunyai hak untuk mengelola UBS. Sebab, sampai saat ini Hartadi masih menguasai semua sertifikat aset UBS PPNI Mojokerto. Termasuk BPKB mobil dan sepeda motor operasional.