Masa Kontrak Habis, 3 Ribuan PMI Tulungagung Terancam Menganggur

Kepala Disnakertrans Tulungagung, Agus Santoso.
Sumber :
  • Viva Jatim/Madchan Jazuli

Tulungagung, VIVA JatimPekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Tulungagung cukup banyak. Total yang resmi ada sejumlah 3 ribuan, sedangkan yang sudah habis masa kontrak (kosongan) juga sebanding sebanyak 3 ribu lebih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Agus Santoso mengatakan bahwa untuk PMI Tulungagung yang kosongan setelah habis kontrak nanti terserah apakah memperpanjang atau tidak.

"Mereka (PMI) memperpanjang sendiri. Secara mandiri bisa memperpanjang. Kalau estimasi banyak, banyak. Lebih (3 ribu)," ujar Agus Santoso kepada awak media, Rabu, 10 Juli 2024.

Disinggung upaya Pemkab Tulungagung mendorong segera mengurus perpanjangan masa kontrak, Agus mengaku itu termasuk kewenangan diri sendiri.

"Itu punya hak sendiri. Punya hak, punya pilihan sendiri dia bisa (memperpanjang) mandiri," terangnya.

Sekolah Dilarang Jual Seragam, Pedagang di Tulungagung Ketiban Berkah

Agus mengakui bahwa kendala yang dialami oleh Disnakertrans adalah perihal data tersebut. Pasalnya, pihaknya bisa memonitor berapa jumlah PMI yang sudah habis masa kontak.

"Yang pulang berapa, kita ingin mendata itu. Untuk merencanakan pembinaan bagi PMI yang pulang. Berapa jumlahnya, ini yang kita tidak bisa. Sedang kita koordinasikan dengan imigrasi," ulasnya.

Disinggung lebih lanjut, data sinkronisasi antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Imigrasi. Ia beralasan pemerintah tidak bisa memantau secara langsung selama PMI di perantauan dengan keterbatasan lokasi.

"Bagaimana pulang karepmu tidak pulang karepmu. Bukan BP2MI namun imigrasi mendata. Paling imigrasi memilah-milah. Ini yang sedang kita koordinasikan," tandasnya.

Sebagai informasi, Tulungagung menjadi salah satu jumlah PMI terbesar di Jawa Timur. Data pada 2023, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyebutkan bahwa PMI Tulungagung telah menyumbang devisa negara sebanyak Rp 3 triliun.