Arumi Bachsin Dukung Jokowi Larang Produsen Beri Diskon Susu Formula
- Viva Jatim/M Dofir
Surabaya, VIVA Jatim – Istri Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Arumi Bachsin, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Joko Widodo yang melarang produsen dan distributor susu formula memberikan diskon harga produk pengganti Air Susu Ibu (ASI) kepada masyarakat.
Larangan itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2024 lalu.
Perempuan cantik yang juga mantan Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Timur mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut sebagai satu hal yang patut diapresiasi. Walaupun keberadaan susu formula sejatinya masih dibutuhkan bagi ibu maupun bayi-bayi dalam kondisi tertentu.
"Tapi tidak boleh disalahgunakan sebagai pengganti ASI," kata Arumi saat acara Roadshow Mommy Uung di Surabaya, Minggu, 4 Agustus 2024.
Arumi mengatakan, sejak lama pemerintah telah lama mengkampanyekan pentingnya menyusui buah hati. Di Jawa Timur, langkah serius pemerintah ialah dengan menerbitkan sertifikat penghargaan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kepada para ibunda yang dianggap tuntas memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun.
"Harapannya ini sebagai salah satu indikator kita untuk mengontrol para Ibu supaya bisa konsisten memberikan ASI eksklusif, penyemangat untuk meneruskan sampai 2 tahun. Sebagai apresiasi," lanjutnya.
Lebih lanjut dikatakannya, memberikan ASI eksklusif selama dua tahun mempunyai beragam manfaat, terutama dari segi kesehatan, yakni mencegah stunting pada anak dan meminimalisir serangan penyakit kanker payudara.
"Jadi kelebihan memberikan ASI ini sangat penting tapi pada faktanya tidak mudah dilakukan kalau support sistemnya enggak ada," katanya.
Ia menambahkan setiap undang-undang itu dibuat dengan melalui berbagai pertimbangan matang atau disebutnya sebagai due due diligence. Namun demikian, dirinya mengakui aturan tidak akan bisa menyenangkan semua pihak.
"Jadi setiap undang-undang itu pasti akan berpihak kepada suara yang mayoritas. Jadi sudah terbukti kalau undang-undang tersebut lahir berarti suara mayoritas itu setuju dengan undang-undang tersebut," tutupnya.
