Pemkab Mojokerto Tegaskan Mutasi 2 Kepala Dinas Kantongi Izin Mendagri

Termasuk pelantikan tujuh pejabat fungsional itu pun juga telah melalui mekanisme dan proses yang berlaku. 

“Prosesnya sudah kita lakukan enam bulan sebelum penetapan. Sedangkan, terkait dengan izin dari Kemendagri sudah kita dapatkan tanggal 22 Juli 2024,” ungkap Teguh. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan surat persetujuan pengangkatan dan pelantikan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemkab Mojokerto sebanyak dua orang pada 22 Juli 2024. Yakni, Mohammad Taufiqurrohman dan Nuryadi sebagai kepala Dinas Ketenagakerjaan dan kepala Dinas Pertanian.

“Baru kita laksanakan pelantikan tanggal 1 Agustus (2024). Semuanya sudah sesuai dengan prosedur,” tegas Teguh. 

Teguh menyampaikan, mutasi jabatan  juga akan kembali dilakukan. Mengingat ada beberepa kekosongan jabatan di Lingkungan Pemkab Mojokerto. 

“Tentunya ada beberapa kekosongan jabatan di pemerintah daerah dan itu menyangkut jabatan strategis. Kita sudah mengajukan izin ke KASN maupun ke Kemendagri untuk melakukan rotasi jabatan,” terangnya. 

Teguh menegaskan, mutasi jabatan menjelang Pilkada ini tidak kepentingan politik. Sebab, para ASN harus bersikap netral dan tidak bisa dijadikan alat untuk memenangkan satu kandidat. Termasuk kepala desa. 

Halaman Selanjutnya

“Tidak boleh ada orang-orang yang tidak netral. Bisa dicek di lapangan bahwa semua sudah menandatangani pakta integritas netralitas ASN. Sampai dengan hari ini, tidak ada statamen kepada kami untuk memenangkan salah satu kandidat,” pungkasnya.