Geruduk Kantor Perhutani KPH Mojokerto , Puluhan Petani Hutan Tolak Program Agroforestri Tebu
- M Lutfi Hermansyah/Viva Jatim
Secara tegas ia menyampaikan, banyak mafia-mafia yang ingin menggagalkan program Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria. Bahkan, kata dia, mafia sangat menginginkan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Sehingga, mereka tetap berhasil mengambil keuntungan besar tanpa harus bersusah payah membayar pajak kepada negara.
"Oknum-oknum yg sedang bermain harus ditangkap. Tangkap dan pecat oknum Perhutani di KPH Mojokerto yang terbukti menghambat dan menggagalkan program KHDPHK. Tangkap, seret, dan adili para oknum perhutani yang terbukti mengintimidasi petani, " ujar Trijanto.
Selain itu, para petani juga mempertanyakan dana bagi hasil atas tanah garapan sejak tahun 2018. Pasalnya, sejak tahun 2018 Perhutani disebut tak pernah mencairkan dana bagi hasil kepada para petani di wilayah Kecamatam Kemlagi.
Menanggapi hal itu, ADM Perum Perhutani KPH Mojokerto Adrian Hidayat menjelaskan, pengalihan lahan ke tanaman tebu merupakan program pemerintah pusat untuk swasembada gula. Sebab, Perhutani ikut dibebani memasok tabu ke pabrik gula.
Ia menyampaikan, Perhutai KPH Mojokerto akan mengalihkan sekitar 180 haktare dari 446 haktare lahan yang tersedia untuk ditanami tebu. Namun, karena ada penolakan maka akan ditunda tahun 2024.
"Untuk sementara akan kami tunda tahun depan. Intinya ada komunikasi yang keliru, kita hanya pengalihan komoditi, yang kemarin jagung, kita ajak mereka untuk pengembangan tebu. Karena lokasi itu ditunjuk menteri untuk pengembangan tebu," terangnya.
Adrian mengatakan, pemilihan lokasi itu sesuai dengan petunjukkan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Area yang dipilih adalah lahan yang tidak produktif dan tanah kosong.
