Sidang Agenda Duplik Mas Bechi, Ungkap 70 Kejanggalan Dakwaan

Kuasa Hukum Mas Bechi, Gede Pasek Suardika
Sumber :
  • Andrian/Viva Jatim

Jatim – Sidang perkara asusila dengan terdakwa Mochamad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi kembali digelar Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin 31 Oktober 2022.

img_title Demo Buruh di Kantor Gubernur Jatim Tuntut UMP/UMK Lebih Layak

Agenda sidang ke-45 ini, adalah pembacaan duplik atau jawaban atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam duplik tersebut, Mas Bechi mengaku telah menjabarkan 70 kejanggalan dalam dakwaan jaksa.

Melalui kuasa hukum terdakwa, Gede Pasek Suardika atau akrab disapa GPS menjelaskan, dalam duplik setebal 153 halaman ini, pihalnya sengaja menjabarkan sebanyak 70 kejanggalan yang selama ini disebutnya ada dalam dakwaan. 

img_title Bos BPI Banding Usai Divonis Bersalah, Pengacara: Ada Prinsip Hukum Harus Diuji

Kejanggalan-kejanggalan itulah, yang disebutnya menjadikan perkara ini sarat dengan rekayasa. "Sebenarnya secara lembaran lebih sedikit dari (pledoi) kemarin. Tetapi memang lebih detail, kita menyampaikan ada 70 kejanggalan,” kata Gede Pasek usai sidang. 

“Secara detail kita urut dari proses ini dengan harapan betul-betul JPU dan hakim tahu. Kalau kasus biasa tidak mungkin kejanggalannya banyak," sambungnya. 

img_title Resmikan Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang, Kapolri Ingin Hak Pekerja Terlindungi

Ia menyebut, 70 kejanggalan yang diulasnya dalam duplik merupakan temuan peristiwa selama proses sidang berlangsung. Termasuk diantaranya, pengungkapan soal peristiwa pertama dan peristiwa kedua.

Baca juga: Kuasa Hukum Mas Bechi Tak Puas Replik JPU: Dua Peristiwa Tak Terjawab

"Jujur kalau dilihat pada tanggal 29 Oktober 2019 itu yang mengaku korban melapor polisi. Tetapi pada 31 Oktober 2019 itu, Polres Jombang sudah mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) atas nama pelapor,” katanya. 

Artinya, lanjut Gede Pasek, peristiwa sama, visum sama, semua dengan dakwaan sekarang. “Hanya beda satu di SP3 kemudian entah bagaimana selisih hari ini melapor dua hari kemudian ada SP3.” 

“Kemudian kasus tetap berlanjut itu bagian potret sederhana betapa kasus ini sangat kuat rekayasanya dan pemaksaannya," tambahnya.

Ia kembali menjelaskan, kasus di SP3 memang bisa diproses ulang tetapi tidak mudah. Karena ada urusan kepastian hukum. Syaratnya memang ada novum atau peristiwa yang baru diluar yang sudah disidik. Atau dengan mekanisme praperadilan dari pelapornya yang dikabulkan hakim praperadilan.

"Karena kalau kasus SP3, apalagi selisihnya dua hari kan aneh. Kan nekan dan proses kasus ini pada Polres Jombang alat buktinya sama. Tidak ada alat bukti tambahan. Kan aneh! Artinya mengingkari keputusannya sendiri. Sebenarnya SP3 itu bisa diperiksa ulang kalau ada novum baru," tegasnya.

Halaman Selanjutnya
img_title