Akan Surati Presiden, Kadin Jatim dan Lima Asosiasi Tolak RPM Tarif Kepelabuhanan
- Kadin Jatim
"Tetapi saat ini ada gerakan massif yang akan menghilangkan keterlibatan asosiasi. Kalau pasal dihilangkan, maka kenaikan tarif di pelabuhan tidak terkontrol. Gerakan ini harus dihentikan karena akan berakibat kenaikan tarif logistik yang luar biasa," kata Stenvens Lesawengen.
Ketua Organda Tanjung Perak menambahkan, Kody Lamahayu mengatakan selama ini asosiasi bertindak sebagian pengontrolan BUP, khusunya Pelindo. Jika asosiasi tidak dilibatkan maka tarif akan dinaikkan dengan seenaknya, seperti yang terjadi di Teluk Lamong.
Dan jika aturan 17/2018 dihilangkan maka ia khawatir tarif handling di semua pelabuhan akan dinaikkan seperti di Teluk Lamong. "Pemerintah saat ini tengah menekan cost logistik, tetapi pemerintah juga melepas aturan yang bisa membuat naiknya cost Logistik," tegasnya.
Padahal, menurut Ketua GPEI Isdarmawan Asrikan, peranan logistik sangat penting dalam perekonomian nasional, karena logistik adalah ekosistem dari pergerakan barang. "Dan di wilayah Indonesia timur, khususnya Jatim sebagian besar melalui Tanjung Perak baik ekspor maupun impor atau perdagangan dalam negeri," kata Isdarmawan.
Sejauh ini, lanjutnya, peran industri ekspor Jatim sangat besar, mencapai 90 persen dari total ekspor Jawa Timur. Sedangkan 70 persen bahan baku produksi industri dalam negeri adalah impor dari luar negeri.
"Sehingga peranan pelabuhan Tanjung Perak ini sangat penting bagi pergerakan ekonomi di Jatim. Jika tarif di pelabuhan, khususnya Tanjung Perak naik, maka performa index logistik kita akan semakin turun. Padahal saat ini indeks kita sudah kalah dibanding negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Untuk itu, peran asosiasi harus tetap diperjuangkan agar performa indeks kita tidak semakin turun," ujarnya.
Ketua ALFI Jatim Sebastian Wibisono juga menegaskan bahwa di Jakarta, semua DPP Asosiasi sudah berkirim surat ke Kementerian Perhubungan. Bagi pelaku usaha, penolakan ini adalah sebuah keniscayaan untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045.
