PBNU Minta Muktamar PKB di Bali Dibatalkan, Syaiful Huda: NU tak Boleh Berpolitik Praktis
- Wasekjen PKB, Saiful Huda, Viva Jatim,
Bali, VIVA Jatim – Ketua Pengurus Besar NU Habib Umarsyah meminta pembatalan Muktamar di Bali. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Syaiful Huda mengatakan pihaknya tak menghiraukan permintaan tersebut.
Huda mengatakan PBNU tidak boleh melarang-larang dan berpolitik praktis. Ia menilai itu merupakan pendapat pribadi.
"Setahu saya itu pernyataan pribadi. Karena kalau itu PBNU, maka PBNU itu tidak boleh berpolitik praktis, apalagi melarang-larang. Itu tidak tepat," kata Huda dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, pada Sabtu, 24 Agustus 2024.
Kata Huda, bahwa PBNU akan menyalahi aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari PBNU sendiri.
Itu menyalahi AD/ART PBNU. Kalau itu imbauan sikap pribadi, maka kita enggak tahu beliau mewakili siapa. Beliau juga bukan orang PKB. Jadi, enggak perlu direspons," tutur dia.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar NU, Habib Umarsyah meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membatalkan pelaksanaan muktamar di Bali yang rencananya berlangsung pada 24-25 Agustus 2024.
"Hal ini mengingat rencana pelaksanaan Muktamar PKB mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali. Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antarelemen masyarakat,” kata Umarsyah di Jakarta, pada Sabtu, 24 Agustus 2024.
