PW SAPMA PP Jatim Minta tak Ada Lagi Penahanan Ijazah Siswa oleh Sekolah
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim-Ketua Pengurus Wilayah Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (PW SAPMA) Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Timur, Arderio Hukom meminta kepada sekolah agar tidak ada lagi penahanan ijazah siswa. Ia prihatin dengan tingginya angka penahanan ijazah siswa di Jatim.
Alasan penahanan tersebut terdiri dari berbagai alasan di antaranya karena adanya tunggakan. Ijazah tersebut baru diberikan ketika tunggakan dibayarkan. Jumlah tunggakan siswa ke sekolah bervariasi mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 8 juta.
"Penahanan ijazah siswa oleh sekolah memiliki potensi mal-administrasi yang cukup tinggi karena di dalamnya rawan dugaan penekanan hingga pemerasan sampai penyalahgunaan wewenang atau bahkan dokumen," ujarnya, Senin, 14 April 2025.
Melihat persoalan tersebut, kata Arderio, PW SAPMA PP Jatim mendesak agar tak ada lagi penahanan ijazah oleh sekolah sebagaimana instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Arderio menambahkan bahwa ijazah merupakan dokumen negara yang menjadi hak siswa setelah mereka lulus atau menyelesaikan jenjang pendidikannya.
"Maka, ijazah merupakan ‘hak’ dan harus diberikan tanpa ada alas an maupun latar-belakang apapun," katanya.
Selain itu, Arderio juga meminta agar penyerahan ijazah dilakukan tanpa ada pungutan atau tambahan biaya lainnya. Bahkan bila perlu, pihak sekolah mendistribusikan atau mengantarkan langsung dokumen ijazah ke rumah siswa agar dipastikan dokumen negara tersebut sampai dan tepat sasaran.
"PW SAPMA PP Jawa Timur mendukung instruksi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan ijazah bagi seluruh sekolah di Jawa Timur," Arderio menegaskan.
