Ketika Elite Parpol di Jatim Menyoal Manfaat dan Mudarat Dana Hibah

Jatim – Dalam Diskusi Jagongan Jurnalis, sejumlah elite partai politik di Jawa Timur menyoal manfaat dan mudarat dana bantuan sosial (bansos) atau hibah. Ragam tanggapan dan penilaian dari petinggi parpol itu pun diutarakan.

Acara yang bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024 di Tengah Ranjau Hibah' itu digelar komunitas jurnalis JJ Community di Surabaya pada Rabu, 8 Desember 2023. 

Dimulai dari pendapat Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori. Ia meminta dana bantuan sosial di Jatim dihapuskan. Sebab, dua pola hibah yang pernah diterapkan di Jatim selama ini sama-sama bermasalah. 

Terbaru, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Golkar, Sahat Tua Simanjuntak yang terjaring OTT KPK pada 14 Desember 2022, dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah.

"Saya sebagai orang PPP saya lebih baik hibah dihapus. Kita tolak bersama-sama karena faktanya di lapangan banyak masalah," kata Mujahid Ansori.

Mujahid menjelaskan, dalam konteks stabilitas APBD, hibah merupakan belaja tidak langsung. Sebuah daerah dianggap sehat jika belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung. Sementara di Jatim, kata dia, sudah terlalu kebablasan karena belanja tidak langsungnya lebih besar.

"Hibah kalau dengan program belanja langsung beda. Kalau belanja langsung akan lebih terukur. Hibah itu hadiah, bisa diberikan ke siapa saja. Bisa miskin, bisa kaya. Tapi sekarang relatif hanya didapatkan oleh orang yang punya relasi politik. Bahkan ada di bawah yang dapat hibah berkali-kali, jadi ada ketidakadilan," ujarnya.

Mujahid menekankan, dirinya bukan bermaksud menentang program-program untuk kemaslahatan masyarakat. Hanya saja, kata dia, sistemnya harus diubah. Apalagi, lanjutnya, dengan adanya hibah, fungsi pengawasan dewan menjadi semakin berkurang.

"Harusnya dewan mengawasi tapi ini malah diawasi. Saya berharap hibah dievaluasi. Bukan tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi dievaluasi sistemnya. Jangan sampai tidak terukur," kata Mujahid.

Berbeda halnya dengan pandangan Wakil Ketua DPD Golkar Jatim, RB Zainal Arifin. Ia justru berharap program dana bansos atau hibah bisa terus dilanjutkan.

Ia menyebut program hibah masih sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat daerah. Terkait masih adanya persoalan, menurutnya itu berkaitan dengan personal yang bertugas menyalurkan dana hibah tersebut.

"Bahkan sekarang dana hibah diarahkan pada bisa sepakbola, misalnya terkait pembinaan. Terus juga pembangunan masjid, dan sebagainya itu lewat dana hibah," ujarnya.

Wakil Ketua Bapilu DPD Demokrat Jatim, Dedy Prasetyo juga berpendapat serupa. Menurutnya, hibah merupakan program yang bagus. Menurut Dedy, timbulnya permasalahan adalah ketika penyaluran Bansos dilakukan oleh orang yang salah.

"Bahwa dana hibah itu suatu program yang bagus. Cuma pelaksanaannya yang menjadi salah ketika di tangan yang salah," kata Dedy.

Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata DPD PDI Perjuangan Jatim, Eddy Tarmidi Widjaja juga menyebut program hibah sebenarnya tidak salah dan perlu dilanjutkan. 

Ketika ada masalah dalam penyalurannya, menurutnya itu hanya ulah sebagian oknum saja. Ia pun mengaku kasus korupsi dana hibah di Jatim tidak berpengaruh terhadap partainya.

"Buktinya kan dari bebebrapa survei, PDIP tetap di atas (unggul). Jadi tidak mengganggu kerja-kerja kepartaian," pungkasnya.