Pemkab Mojokerto Akan Fokus Infrastruktur hingga Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 2024

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati
Sumber :
  • M. Lutfi Hermansyah/Viva Jatim

Pada program prioritas pada pengendalian inflasi, Ikfina meminta  agar dapat mengendalikan harga bahan makanan pokok (volatile foods) dalam menyambut lebaran. Ia menilai terdapat peningkatan permintaan masyarakat terhadap volatile foods dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.



Pj Gubernur Adhy Gaungkan Gaya Hidup Sehat Lewat Spirit of Majapahit

Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing, Bupati Ikfina juga meminta OPD terkait dapat melaksanakan berbagai program yang sudah terperinci dan detail, sehingga bisa menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto. 

Lebih lanjut, Ikfina mencontohkan, untuk menurunkan TPT di Kabupaten Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Mojokerto untuk  menangani lulusan SMP dan SMA dalam mendapatkan pekerjaan.



Pecah Kongsi di Pilkada 2024, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Berebut Rekom PKB

"Lulusan-lulusan SMP sederajat dan SMA sederajat, mana-mana saja mereka ini yang berencana untuk masuk dunia kerja harus dapat ditangani dengan baik, jika ingin menjadi data yang valid buat kita untuk membuat program dalam rangka menekan TPT," ungkapnya.



Program prioritas peningkatan infrastruktur, Bupati Ikfina menjebarkan, terdapat 6 jenis infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yakni jalan, jembatan, saliran irigasi, sanitasi, air minum, dan bangunan gedung instansi pemerintahan. 

Pemkab Mojokerto Raih Opini WTP 10 Kali Beruntun dari BPK

Masing-masing telah miliki progres yang baik di Kabupaten Mojokerto. Rinciannya, pembangunan  jalan mencapai 77,25 persen, jembatan 55,58 persen, saluran irigasi 42,33 persen,  air minum baik 88,95 persen, sanitasi  94,80 persen, dan bangunan gedung instansi pemerintah mencapai 90,74 persen.


Ia mengatakan, untuk meningkatkan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, maka diperlukan komunikasi yang baik antar stakeholder terkait. Karena banyak infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yang menjadi kewenangan di luar Pemkab Mojokerto, seperi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Halaman Selanjutnya
img_title