Pemkab Mojokerto Akan Fokus Infrastruktur hingga Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 2024
- M. Lutfi Hermansyah/Viva Jatim
Jatim –Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Musrenbang tingkat kabupaten. Pada RKPD tahun 2024, Pemkab Mojokerto akan fokus pada peningkatan Infrastruktur jalan hingga penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Pemkab Mojokerto melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto menggelar Musrenbang di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto, Kamis, 30 Maret 2023.
Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ini, turut dihadiri Kabiro. Adm Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Sigit Panoentoen, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, Sekda Kabupaten Mojokero Teguh Gunarko, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto Shofiya Hanak Al Barra, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, anggota Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD dan Camat se-Kabupaten Mojokerto.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menekankan empat program prioritas Pemkab Mojokerto di tahun 2024. Yakni, penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan peningkatan infrastruktur.
Ia berharap empat program tersebut masuk dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Penyusunan RKPD tahun 2024 ini, Pemkab Mojokerto telah melalui beberapa rangkaian kegiatan mulai dari evaluasi rencana pembangunan (Renbang) untuk menentukan isu strategis Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.
Selanjutnya, melaksanakan forum konsultasi publik yang bertujuan untuk menjaring beberapa saran dan masukan dari stakeholder. Kemudian, melaksanakan rangkaian Musrenbang RKPD mulai dari tingkat Kecamatan, Musrenbang Tematik Perempuan, Musrenbang Tematik Anak, dan menyelenggarakam forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah.
Pada saat menyelenggrakan forum perangkat daerah, dipaparkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sub kegiatan oleh PPTK pada masing-masing perangkat daerah.
Perihal program prioritas penanganan stunting, Ikfina memaparkan, di tahun 2021 menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka sebesar 27,4 persen, sedangkan di tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Mojokerto sudah turun menjadi 11,6 persen.
Oleh karena itu, pada tahun 2024 ia menargetkan, angka stunting di Kabupaten Mojokerto bisa turun di bawah lima persen dengan berbagai lompatan inovasi dan strategi percepatan penurunan stunting. Menurut dia, penanganannya tidak cukup hanya melakukan intervensi secara spesifik, tetapi juga harus dilakukan intervensi secara sensitif dan melibatkan multi sektoral.
"Tidak hanya pada calon pengantin, remaja putri, ibu hamil, dan balita. Tetapi juga secara spesifik seluruh masyarakat dan semua infrastruktur ini harus mendukung bagaimana kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting," katanya.
Program prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem, Bupati Mojokerto itu menyampaikan arahan presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa untuk kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 di Indonesia bisa menjadi zero.
Ia menjelaskan, strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem terdapat 3 cara. Pertama, dengan melaksanakan strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat yang dapat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial.
Kedua, melakukan strategi meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Dan ketiga, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
"Kita harus punya strategi dengan jelas dan bagaimana di wilayah kantong-kantong kemiskinan agar mempercayakan program-program untuk kesehatan, peningkatan daya saing, dan kualitas hidup bisa kita fokuskan," tandasnya.
Pada program prioritas pada pengendalian inflasi, Ikfina meminta agar dapat mengendalikan harga bahan makanan pokok (volatile foods) dalam menyambut lebaran. Ia menilai terdapat peningkatan permintaan masyarakat terhadap volatile foods dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing, Bupati Ikfina juga meminta OPD terkait dapat melaksanakan berbagai program yang sudah terperinci dan detail, sehingga bisa menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto.
Lebih lanjut, Ikfina mencontohkan, untuk menurunkan TPT di Kabupaten Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Mojokerto untuk menangani lulusan SMP dan SMA dalam mendapatkan pekerjaan.
"Lulusan-lulusan SMP sederajat dan SMA sederajat, mana-mana saja mereka ini yang berencana untuk masuk dunia kerja harus dapat ditangani dengan baik, jika ingin menjadi data yang valid buat kita untuk membuat program dalam rangka menekan TPT," ungkapnya.
Program prioritas peningkatan infrastruktur, Bupati Ikfina menjebarkan, terdapat 6 jenis infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yakni jalan, jembatan, saliran irigasi, sanitasi, air minum, dan bangunan gedung instansi pemerintahan.
Masing-masing telah miliki progres yang baik di Kabupaten Mojokerto. Rinciannya, pembangunan jalan mencapai 77,25 persen, jembatan 55,58 persen, saluran irigasi 42,33 persen, air minum baik 88,95 persen, sanitasi 94,80 persen, dan bangunan gedung instansi pemerintah mencapai 90,74 persen.
Ia mengatakan, untuk meningkatkan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, maka diperlukan komunikasi yang baik antar stakeholder terkait. Karena banyak infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yang menjadi kewenangan di luar Pemkab Mojokerto, seperi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Ini harus dikomunikasikan dengan baik agar mendapatkan perbaikan-perbaikan bagi yang belum baik kondisinya, terutama akses-akses menuju tempat-tempat untuk pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas itu adalah salah satu hal yang sangat penting baik” paparnya.
Dalam penyusunan kerangka RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, Ikfina berpesan agar Bappeda Kabupaten Mojokerto mengawal usulan yang menjadi prioritas Kecamatan untuk dibahas pada Musrenbang kali ini, serta perangkat daerah wajib untuk mengakomodir usulan Musrenbang Kabupaten Mojokerto yang menjadi prioritas sampai dengan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran. Tak hanya itu, ia berharap perangkat daerah bisa lebih efisien, fokus, kreatif, dan mampu bersinergi.
"Serta memperhatikan aspek kemampuan keuangan daerah dan mandatory spending mulai dari pembebanan anggaran daerah, kemampuan mendukung peningkatan pendapatan daerah, dan kemampuan mendukung peningkatan perekonomian daerah," pungkasnya.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi menambahkan, momen Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini harus dimanfaatkan membahas tangtangan isu strategis pada tahun 2024.
"Melalui sumbangsih saran dan masukan dari segenap pemangku kepentingan yang dilandasi dengan itikad dan semangat yang baik, diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 akan semakin komprehensif dan berkualitas," tutupnya.
