Respon Kemenkumham soal Heboh Syarat Perpanjang Kontrak Harus Staycation Bareng Atasan
- viva.co.id
Jatim –Viral di media sosial, sebuah perusahaan di Cikarang Kabupaten Bekasi diduga mewajibkan karyawatinyauntuk staycation atau menginap bersama atasannya. Saat menginap itu, karyawati diminta untuk berhubungan seksual.
Sebelumnya, akun twitter @miduk17 mengungkap adanya praktek Staycation di pabrik di Cikarang. "Ada oknum atasan perusahaan yg mensyaratkan harus STAYCATION bersama karyawati agar mendapatkan perpanjangan kontrak," tulis dalam cuitan @miduk17.
Merespons hal itu, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dhahana Putra mengatakan jika benar ada syarat staycation bareng atasan untuk memperpanjang kontrak kerja, maka disebut bukan cuma pelanggaran hukum tapi juga pelanggaran HAM.
"Jika benar isu viral di Cikarang tersebut terjadi, maka ini bukan semata pelanggaran hukum tapi juga permasalahan HAM," kata dia pada Sabtu, 6 Mei 2023.
Modus keji pelecehan seksual yang dilakukan oknum di perusahaan semacam itu, dinilai benar-benar mencederai hak asasi para pekerja perempuan. Padahal, kata dia, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus mendorong penghormatan, perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM (P5HAM) bagi perempuan di tanah air.
Selain UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, komitmen perlindungan HAM bagi perempuan yang dilakukan pemerintah adalah dengan meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.
Dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU TPKS, sangat jelas memberikan ancaman serius bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan berupa eksploitasi seksual.
