AMI Laporkan Caleg Berijazah SMP ke Bawaslu Kota Surabaya

Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar.
Sumber :
  • Mokhamad Dofir/Viva Jatim

Surabaya, VIVA Jatim – Usai berunjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), ratusan massa Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Rabu, 6 Maret 2024.

img_title Demo Buruh di Kantor Gubernur Jatim Tuntut UMP/UMK Lebih Layak

Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar menyampaikan, kedatangan kelompoknya ke Bawaslu Kota Surabaya hendak melaporkan dugaan oknum caleg berijazah SMA palsu.

"Kami (datang) ke (Kantor) Bawaslu untuk melaporkan terkait dugaan oknum caleg yang menggunakan ijazah SMP, dan ijazah SMA yang dikeluarkan di Singapura," ungkap Baihaki.

img_title Khofifah dan KDM Perkuat Dagang Serta Investasi Jatim-Jabar untuk Bangun Ekonomi Nasional

Laporan AMI tersebut lantas diterima petugas Bawaslu Kota Surabaya dengan dengan nomor registrasi, 018/LP/PL/Kota/16.01/.../2024.

Dalam laporan itu tertera nama oknum caleg yang dilaporkan bernama Ais Shafiyah Asfar. Tanda bukti penyampaian laporan tersebut atas dugaan pelanggaran pendaftaran Caleg menggunakan ijazah SMA yang dikeluarkan oleh salah satu SMA di Singapura, yang tidak ada bukti penyetaraannya.

img_title Baru 54 Persen Desa di Jatim Serius Tangani Stunting

Berdasar informasi yang dihimpun, Ais Shafiyah Asfar merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia menjadi caleg dengan nomor urut 2 partai pimpinan Muhaimin Iskandar pada Dapil 1 Kota Surabaya meliputi Kecamatan Gubeng, Tegalsari, Genteng, Simokerto, Bubutan dan Krembangan.

Di kesempatan terpisah, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen membenarkan adanya laporan tersebut.

"Jadi ada satu laporan baru yang disampaikan oleh kawan-kawan AMI ke Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dipakai oleh salah satu calon legislatif partai pada saat proses administrasi pendaftaran," ungkap Novli di Surabaya.

Ia mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengkaji keabsahan laporan terlebih dahulu bersama tim. Apabila memenuhi syarat administrasi, pihaknya baru akan menindaklanjuti.

Ia bilang, proses kajian ini akan berjalan selambatnya 14 hari kerja.

"Kami punya waktu sekitar 14 hari kerja terhitung sejak laporan teregister," tutupnya.