Dewan Pers Tagih Pemerintah Terbitkan Regulasi Hak Cipta Jurnalistik
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim – Rancangan Peraturan Presiden tentang Publisher Right atau regulasi hak cipta jurnalistik kembali disorot Dewan Pers. Pasalnya, draft regulasi itu sudah dirancang sejak 3 tahun silam. Namun hingga Juli 2023 ini, belum ada perkembangan lebih lanjut.
Karenanya, Wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya meminta, pemerintah harus menjelaskan perkembangan Rancangan Peraturan Presiden tentang Publisher Right atau regulasi hak cipta jurnalistik itu. Progres rumusan Perpres itu penting diketahui agar dapat ditinjau ulang bila terdapat beberapa catatan.
Hal itu disampaikan Agung saat menerima audiensi pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di kantornya Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa, 11 Juli 2023. Menurut dia,
“Pada prinsipnya, barangkali sama bagaimana mendorong pemerintah dalam menerima mandat dari Dewan Pers, salah satunya terkait dengan rumusan Perpres. Di mana, kami dengan pemerintah sudah beberapa kali rapat membahas hal itu,” kata Agung, dikutip dari VIVA, Rabu, 12 Juli 2023.
Agung mengatakan, catatan tentang Publisher Right sudah diserahkan kepada pemerintah. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah sebenarnya untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Publisher Right. "Kalau tidak ada catatan lagi, segera menerbitkan Perpres terkait Publisher Right,” ujarnya.
Menurut dia, jangan sampai regulasi tentang Publisher Right diterbitkan tapi isunya bergeser mengingat begitu cepat perkembangan situasi di lapangan, khususnya masalah B to B. “Kami minta untuk disegerakan karena jangan sampai bergeser isunya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Agung meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menerbitkan Peraturan Presiden terkait Publisher Right. Bahkan, kata dia, bila perlu terbitkan sampai akhir Juli 2023.
