Geruduk Kantor Perhutani KPH Mojokerto , Puluhan Petani Hutan Tolak Program Agroforestri Tebu

Puluhan Petani Geruduk Kantor Perhutani KPH Mojokerto Tolak Program Agroforesti Tebu
Sumber :
  • M Lutfi Hermansyah/Viva Jatim

Mojokerto, VIVA Jatim –Dianggap akan caplok lahan penggarapan, para petani hutan di Mojokerto menolak Program Agroforestri Tebu. Mereka menggeruduk kantor Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mojokerto, Selasa, 24 Oktober 2023.

Target Pasar Ekspor, Gubernur Khofifah Dorong Petani Hutan Tingkatkan Kualitas Produk

Puluhan petani yang tergabung dalam Koalisi Petani Mojokerto Menggugat (KPMM) ini berasal dari wilayah Kecamatan Kemlagi, Mojokerto. Mereka datang dengan membentangkan spanduk membawa poster berisi tuntutan. 

Korlap Aksi dari KPMM, Mohammad Trijanto mengatakan, selama ini para petani menggarap lahan yang disewa dari Perhutani. Mereka menanam berbagai komoditas, seperti pohan kayu putih, jagung, dan tanaman palawija lainnya. Namun, lahan gerapan mereka terancam digusur karena adanya program Agroforestri  tebu. 

"Intinya teman-teman petani mau diusir , sudah ada alat beratnya. Alat berat diturunkan sekitar 3 minggu yang lalu. Ini adalah alat berat yang dipaksakan  dengan dalih untuk tebu," katanya kepada wartawan usai aksi demo. 

Trijanto menyebut, rencana program Agroforestri  tebu akan menyasar lahan di 7 desa wilayah Kecamatan Kemlagi dengan luasan ratusan hektare. Kendati begitu, pihaknya tak mempermasalahkan jika konsep kemitraanya jelas dan dilakukan sosialisasi terlebih dulu. 

Kompak! Pemprov dan 38 kabupaten-kota Se Jatim Raih WTP 2 Tahun Berturut-turut

"Kita ingin ada konsep kemitraan dalam arti sebenarnya yang telah diatur dalam diundang undang. Harus menerapkan skema yang benar, nyatanya mereka saja baru melihat (lokasi) 2 minggu yang lalu. Tidak disosialisasikan," ungkapnya. 

Ia juga menuntut komitmen semua pihak terkait program perhutanan sosial dan reforma agraria. Padahal, menurut dia, program perhutanan sosial dan reforma agraria yang luar biasa tersebut bisa menjadi macan kertas saja bila tidak ada komitmen dari semua pihak untuk melaksanakannya secara konsisten.

Halaman Selanjutnya
img_title