Wacana Cold Storage Bagi Nelayan Pesisir Selatan Tulungagung

Jatim – Anggota Komisi V DPR RI, Sri Rahayu membahas beberapa usulan di daerah Tulungagung yang notabene merupakan pesisir pantai selatan. Salah satunya, wacana pembangunan Cold Storage untuk penyimpanan hasil tangkapan nelayan.

"Makanya harus dibangun dahulu dermaga yang representative. Kalau dermaganya representative tentunya pada akhirnya untuk menstabilkan harga ikan," ungkap Sri Rahayu di Crown Victoria Hotel, Senin 22 Mei 2023.

Perempuan alumnus Strata-I Pendidikan Bisnis, IKIP Negeri Malang 1983 ini mengaku, cold storage dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan ikan. Supaya tidak tersendat kala faktor cuaca sedang melanda. Termasuk, untuk nelayan atau pelayaran mencari ikan sedang sepi, tetapi bisa menggunakan tangkapan sebelumnya.

"Dengan adanya cold storage, saya kira itu untuk memikirkan ke depan itu sangat dibutuhkan," ulasnya.

Ketua DPP PDI-P Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak Tahun 2019-2024 ini menjelaskan, jika memang dermaga yang ada ini bisa dibangun dengan baik. Para pencari ikan pun semangatnya semakin tinggi karena tidak berpikir nanti hasil tangkapan itu bisa bertahan lama.

Disinggung perihal anggaran, Sri Rahayu tak mau lebih jauh menyebutkan nominal pasti.

Ia mengaku bisa saja terjadi di diambil alih oleh pusat. Namun jika daerah mampu, bisa di bangun oleh daerah, atau juga bisa berkolaborasi.

"Saya kira itu sesuatu yang tidak mustahil untuk bergabung seperti itu. Sebab memang pada dasarnya antara pusat dan daerah yang harus berkolaborasi," terangnya.

Perihal realisasi, perempuan kelahiran Nganjuk Februari 1960 ini mengungkapkan  secara keseluruhan pengembangan ini jangka panjang atau bagaimana tergantung dari hasil komunikasi saat sosialisasi hari ini. Ia menegaskan tidak boleh jangka panjang, tetapi jika pembangunannya multiyears bisa jadi. 

Akan tetapi, pihaknya masih akan membuatkan segera semacam program untuk Cold Storage di Pesisir Pantai Selatan Tulungagung. Ia yakin, jika itu segera dibuatkan hasil diskusi hari ini, kebutuhan dan usulan dari pemerintah daerah akan diteruskan ke pemerintah pusat.

"Kami sebagai anggota DPR RI, kebetulan mempunyai mitra dengan Kementerian Perhubungan maupun PUPR. Saya kira tidak mustahil kita misalnya kita buat, kita komunikasikan," tandasnya.