Pemkab Mojokerto Gelontorkan Rp63,5 M Percepat Pembangunan Desa
- M Lutfi Hermansyah/Viva Jatim
Yurdiansyah menyampaikan, setelah desa mengajukan BK Desa, maka verifikasi dan validasi di tingkat awal dilakukan oleh Camat. Kemudian, tim fasilitasi BK Desa tingkat Kabupaten menginventarisasi dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi serta verifikasi lapangan terhadap pengajuan permohonan BK Desa.
Selanjutnya, permohonan diusulkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan sebagai penerima BK Desa dan penetapan lokasi dan alokasi penerima Bantuan Keuangan Desa.
"Daftar nominatif penerima BK Desa tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dimasukan dalam APBDesa," tutur Yurdiansyah
Sementara itu, Analis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Hanafi Zuhri menyampaikan, dalam pelaksanaan, pembinaan dan monitoring dilakukan secara berjenjang, mulai di tingkat Kecamatan sampai Kabupaten.
"Camat diminta untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Bupati secara berkala sejak dana BK Desa ditransfer kepada Pemerintah Desa," terang Hanafi.
Sedangkan untuk pengawasan akan dilakukan Inspektorat. Yurdiansyah menambahkan, dalam rangka memudahkan monitoring BK Desa, bisa dilakukan oleh semua pihak, mulai dari kepala desa, camat, DPRD hingga Bupati Mojokerto melalui e-BK.
"Mereka semua punya user untuk login dalam aplikasi e-BK sehingga bisa saling control terhadap proses pelaksanaan BK desa, mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawabannya," tutupnya.
