Kabag Ops Polrestabes Surabaya Bentak Wawali Armuji, Anggota Dewan: Bisa Lapor Propam
- Mokhamad Dofir/Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim –Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti perlakuan Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Kota Besar (Kabag Ops Polrestabes) Surabaya, AKBP Toni Kasmiri yang membentak Wakil Walikota Armuji saat proses eksekusi puluhan rumah warga di Dukuh Pakis, Rabu 9 Agustus 2023.
Baktiono, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mendesak agar Armuji melaporkan sikap Kabag Ops Polrestabes Surabaya itu ke Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian (Propam).
"Kalau Pak Armuji diperlakukan seperti itu bisa lapor ke Propam. Ada mekanismenya, bisa dilakukan jalur (hukum) sampai ke tingkat yang atas," ujar Baktiono kepada Viva Jatim melalui sambungan telepon, Kamis 10 Agustus 2023.
Menurutnya, kejadian antara Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Toni Kasmiri kepada Armuji semestinya tidak dipertontonkan di hadapan publik. Sebab keduanya sama-sama aparatur negara di Kota Pahlawan.
Apalagi, Wakil Walikota Surabaya bukan bawahan Kabag Ops Polrestabes Surabaya. Ia menilai, AKBP Toni Kasmiri membentak Armuji menurutnya tidak patut. Sedangkan mengenai kehadiran Armuji di lokasi eksekusi dikatakan Baktiono juga sudah tepat karena Wakil Walikota merupakan representasi dari Pemerintah Kota Surabaya.
"Tidak salah (Armuji) melihat warganya seperti itu. Karena (korban eksekusi) diakui sebagai penduduk ber-KTP Surabaya. Pak Armuji kesana itu untuk melihat apa nanti kalau mereka menderita, tidak punya rumah solusinya apa, kalau sampai pindah rumah bagaimana caranya pindah. Itu tanggung jawabnya pemerintah, dia (Armuji) yang mewakili pemerintah," bebernya.
Anggota Komisi C yang membidangi masalah pembangunan ini pun menyayangkan kejadian tersebut. Ia bilang, sebelum proses eksekusi paksa di Dukuh Pakis 4, institusinya telah mengundang semua pihak untuk duduk bersama. Mereka yang diundang mulai dari pihak yang bersengketa, warga, kepolisian hingga Pemerintah Kota Surabaya.
